RRI.CO.ID,Jambi - Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam membenahi infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan lari pagi di Kota Jambi menjadi dorongan moral bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut, Rabu 15 April 2026.

Salah satu isu yang dibahas adalah percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Talang Gulo, Kota Jambi. Proyek tersebut dinilai krusial, sebelumnya PSEL mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup saat meninjau lokasi. Pembahasan proyek ini juga tidak terlepas dari kekhawatiran publik terkait potensi beban pembiayaan di masa mendatang.

"Ada kekhawatiran besar di tengah masyarakat dan pengamat kebijakan mengenai potensi beban biaya tipping fee yang tinggi yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi di masa depan," kata Maulana.

Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah daerah menanggung beban fiskal secara sendiri.

“Tentu hal ini sangat kita dukung dan prospeknya sangat bagus. Wali Kota Jambi juga sudah menceritakan perencanaannya secara mendetail kepada saya. Nanti Kota Jambi akan bergabung dengan daerah-daerah sekitar (skema regional) untuk memenuhi syarat agar bisa masuk ke dalam program pusat melalui proyek PSEL ini. Penanganan persoalan sampah di Kota Jambi telah masuk dalam radar prioritas pemerintah pusat," jelas Wamendagri.

Bima Arya menjelaskan terkait kekhawatiran terhadap beban APBD, pemerintah pusat tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.

"Salah satu opsinya adalah melalui dukungan investasi dari Danantara. Catatannya, lahan harus siap dan suplai sampahnya minimal 1.000 ton per hari. Jika investasi dari Danantara ini masuk, maka teknologi pengolahan sampah ini bisa berjalan tanpa menguras fiskal daerah,” pungkas Wamendagri.