RRI.CO.ID,Jambi- Ombudsman RI selaku lembaga Negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik , secara resmi meluncurkan Posko Pengaduan Daring Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026. Peluncuran ini dilakukan dalam kunjungan kerja Anggota Ombudsman RI, Nusron Joher di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi Selasa 5 Mei 2026.

Nusron menjelaskan bahwa posko pengaduan daring ini dibuka untuk mempermudah jemaah haji Indonesia dalam menyampaikan laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengaduan daring ini memungkinkan jemaah Indonesia menyampaikan keluhan melalui WhatsApp maupun telepon yang dibuka 24 jam.

Ia menambahkan, Ombudsman akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pengawasan mencakup asrama haji, bandara, hingga layanan di Tanah Suci.

"Nah selama penyelenggaran ibadah haji tentu lebih banyak, 80 persen dari penyelenggaran haji itu di Saudi Arabia. Tentu silakan jemaah atau masyarakat menyampaikan laporan melalui WA atau telpon ke kontak yang sudah kita persiapkan . Ini gratis. Artinya negara hadir, kami sudah bekerjasama dengan Pak Menteri Haji dan Umrah, " ujar Anggota Ombudsman RI, Nusron Joher.

Peluncuran Posko Pengaduan Daring Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 tersebut turut disaksikan stakeholder terkait serta Jemaah Calon Haji Kloter BTH 13 yang sat itu baru masuk Asrama Haji.

Peluncuran di Jambi disebut sebagai langkah strategis karena menjadi titik awal implementasi nasional. Selain itu, Ombudsman juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan one stop service terhadap Jemaah Calon Haji Kloter BTH 13 sekaligus meninjau kamar dan fasilitas di Asrama Haji, Nusron menilai bahwa penyelenggaraan haji saat ini sudah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ke depan, Ombudsman akan melakukan monitoring langsung di Tanah Suci serta menyusun laporan evaluasi dari berbagai temuan di lapangan. Hasil tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.