RRI.CO.ID, Jambi - Pemerintah mulai mengekspor bumbu Indonesia dan makanan siap saji alias Ready to Eat (RTE) ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan jemaah haji 2026. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret membuka akses UMKM ke pasar global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok penyelenggaraan haji dan umroh.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh (Ditjen PE2HU) mengawal langsung pengiriman perdana tersebut. Sebanyak 100 ton logistik diberangkatkan dari Gudang Lini Garuda di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 2 April 2026 dan akan dikirim secara bertahap hingga Senin, 6 April 2026.

Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa pengiriman masih dalam proses penjadwalan. Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan pemerintah ingin memastikan ekosistem haji tidak hanya berfokus pada layanan ibadah, namun juga memberi dampak ekonomi nyata bagi pelaku usaha dalam negeri.

Produk yang diekspor meliputi bumbu instan dan makanan siap saji yang telah melalui proses standardisasi ketat, klaimnya, mulai dari kualitas, ketahanan produk, hingga sertifikasi halal yang diakui secara internasional.

Pengiriman ini juga menjadi uji coba sistem logistik nasional. Pemerintah memastikan seluruh proses—dari produksi, pengemasan, hingga distribusi—berjalan efisien dan tepat waktu.

PT Pos Indonesia berperan dalam pengelolaan rantai pasok, sementara Garuda Indonesia mendukung distribusi melalui jalur udara, sehingga tercipta ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari petani rempah hingga produk siap konsumsi di tangan jemaah.

Jaenal mengatakan, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji, tapi juga jadi bagian dari peningkatan kapasitas industri dalam negeri. "Ini menjadi test run untuk memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, sekaligus mendorong efisiensi dan mengurangi ketergantungan impor," ujarnya.

Ke depan, pemerintah mendorong lebih banyak UMKM terlibat dalam ekosistem ini. Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengirim jemaah, tapi juga sebagai pemasok produk bernilai tambah.

Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi nasional, membuka peluang ekspor berkelanjutan, serta memperluas pasar produk lokal di tingkat global.

Selain itu, keberhasilan program ini nantinya dapat jadi model pengembangan logistik haji ke depan yang lebih efisien, terintegrasi, dan mampu memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi berbagai sektor terkait.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap alokasi biaya konsumsi bagi setiap jemaah haji 2026. Setiap hari, jemaah haji akan diberikan makan tiga kali sehari: sarapan, makan siang, dan makan malam.

"(Alokasi konsumsi jemaah haji) satu hari sekitar 36 real (sekitar Rp 163 ribu). (Makan) paginya itu harganya 10 real (Rp 45 ribu), kemudian siang dan malam itu 13 real (sekitar Rp 59 ribu)," kata Wamenhaj.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga telah memulai langkah mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada 2026 mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama penyelenggaraan ibadah haji.