APBN Rp19,1 Triliun Lebih Mengalir di Jambi, DJPb Pantau Dampaknya ke Masyarakat

RRI.CO.ID,Jambi- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi mencatat sekitar Rp19,1 triliun lebih dana APBN tersedia untuk mendukung berbagai program pemerintah di Provinsi Jambi hingga periode 30 Juni 2026.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, mengatakan angka tersebut belum mencakup sejumlah dana yang tidak disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup Kanwil DJPb Jambi.

“Ini kita catat sampai tanggal 30 Juni 2026. Kita sampaikan perkembangan ekonomi, inflasi, penyerapan anggaran yang ada di sini baik itu APBN maupun APBD,” kata Adnan, Rabu 30 September 2026.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi jumlah dana yang tersedia, tetapi juga ke mana anggaran tersebut mengalir dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

DJPb juga memantau kemungkinan adanya penumpukan realisasi anggaran hingga akhir tahun.

Adnan mengatakan APBN memiliki fungsi sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi. Karena itu, efektivitas APBN di daerah salah satunya dapat dilihat dari dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat dan perekonomian lokal.

“APBN sebagai shock absorber bergerak di Jambi. Tidak diam saja, duitnya banyak. Tapi delivered atau tidak, ini kita uji,” tuturnya.

Selain APBN dan APBD, dalam Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2026 juga dibahas sejumlah program pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Adnan berharap optimalisasi belanja dan pembiayaan pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Jambi yang pada Triwulan II masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini PR kita semua,” katanya.