KBRN, Jambi : Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (y-on-y).

Data pada Kanwil Ditjend Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi menunjukkan, realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp 2.062,81 miliar. "Pendapatan negara dari regional Jambi ini terkontraksi sebesar 30,37%, " kata Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Ahmar Rudi, Senin (30/6/2025).

Penerimaan pajak netto di Provinsi Jambi sampai dengan Mei tahun 2025 sebesar Rp1,39 Triliun terkontraksi 32,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan SPMKP sebesar Rp928,57 miliar atau tumbuh 242,30%.

Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 10,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, juga Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang mencatatkan pertumbuhan positif 5,56%. Realisasi penerimaan Mei 2025 telah melebihi proyeksi sebesar Rp333,25 miliar atau 12,36% dari total perkiraan sebesar Rp296,59 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional sampai dengan 31 Mei 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp3,74 miliar (39,05% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp171,18 miliar (147,75% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,14 miliar. Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi sampai dengan Mei tahun 2025 telah mencapai 139,56% dari target Rp125,43 miliar dengan kontribusi penerimaan tertinggi pada Bea Keluar (BK) oleh ekspor komoditi sawit dan produk turunannya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp373,67 miliar atau sebesar 61,73% dari target. Pada bulan Mei 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp27,24 M. Capaian Mei 2025 cukup baik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2022 dan 2023.

Realisasi tertinggi terutama pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp1,70 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp2,26 M), dan Pendapatan BPKB (Rp2,26 M).

Capaian PNBP BLU bulan Mei 2025 sebesar Rp21,32 M. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp16,90 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp10,74 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional. Dimana Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Mei 2025 mencapai Rp 7.631,14 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai Rp1.864,62 miliar atau mencapai 28,99% dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.080,51 miliar atau sebesar 12,40%.

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp812,51 Miliar (94,72%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Hal ini terjadi karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Beberapa K/L juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp590,42 Miliar (51,55%) ctc. Hal ini terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja bantuan sosial sebesar Rp0,04 Miliar (0,27%) dibandingkan tahun sebelumnya, serta belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp45,19 Miliar (3,75%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru serta penyaluran THR.

Realisasi kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2025 tetap tangguh dengan pertumbuhan dan inflasi yang stabil, serta sektor keuangan yang sehat sebagai landasan untuk terus maju di tengah ketidakpastian eksternal. APBN dikelola dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan desain yang prudent, sustainable, dan transparan serta mampu mendukung program-program prioritas nasional.

Pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat menjadi fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintah melalui kinerja yang kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya.