RRI.CO.ID, Jambi - Dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Sumatra. Penghentian ini dilakukan karena ratusan SPPG tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan layanan makanan bagi masyarakat.

BGN menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memastikan standar keamanan dan kebersihan pangan tetap terjaga. Tanpa adanya SLHS, dapur penyedia makanan dinilai belum memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat program gizi.

Di tengah kebijakan tersebut, sejumlah masyarakat memberikan tanggapan beragam.

Antoni, warga Simpang Kawat, mengatakan bahwa program pemenuhan gizi sangat dibutuhkan masyarakat, namun ia memahami alasan penghentian sementara. “Kalau memang belum memenuhi standar kebersihan, sebaiknya diperbaiki dulu. Yang penting nantinya makanan yang diberikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Minto, warga Eka Jaya, yang berharap proses perbaikan dan pengurusan sertifikat bisa segera dilakukan. Menurutnya, keberadaan dapur layanan gizi sangat membantu masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan tambahan asupan makanan bergizi.

Sementara itu, Mustofa dari Rimbo Bujang berharap pemerintah daerah dan pengelola SPPG dapat bekerja sama agar layanan tersebut segera kembali beroperasi. “Program ini bagus untuk masyarakat. Semoga persyaratan bisa segera dilengkapi supaya layanan bisa berjalan lagi,” katanya.

BGN menyatakan akan terus melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG di berbagai daerah agar seluruh fasilitas memenuhi standar higiene dan sanitasi. Dengan demikian, program pemenuhan gizi dapat berjalan secara aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat