RRI.CO.ID, Jambi - Pada Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia ini, Persatuan Bangsa Bangsa PBB menyoroti bentuk perdagangan manusia yang kini berkembang paling cepat: kerja paksa dalam penipuan daring (online scamming).

Di seluruh dunia, banyak orang terpikat oleh janji palsu tentang pekerjaan yang layak. Namun pada akhirnya, mereka mendapati diri mereka terjebak oleh jaringan kriminal dan dipaksa untuk melakukan penipuan terhadap orang lain.

Operasi penipuan ini merugikan jutaan orang, serta menghasilkan keuntungan gelap yang sangat besar bagi kejahatan terorganisasi lintas negara. Teknologi baru yang canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), turut membantu para penipu untuk memperluas aksinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.

Ancaman yang terus meningkat ini menuntut tanggapan global yang bersatu — sebuah langkah yang menyatukan badan intelijen, penegak hukum, dan pengawas keuangan untuk melacak jaringan kejahatan tersebut dan memutus sumber dana para pelaku.

Pada tahun 2024, Negara-Negara Anggota telah mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Menentang Kejahatan Siber, sebuah kesepakatan bersejarah untuk memperkuat kerja sama lintas batas negara. PBB menyerukan kepada seluruh pemerintah di seluruh dunia untuk meratifikasi dan mengesahkan Konvensi tersebut, menindak tegas korupsi yang memberi celah bagi para penjahat, dan memastikan perusahaan-perusahaan teknologi mengendalikan penyalahgunaan di platform mereka.

Pada saat yang sama, kita harus mendukung para penyintas dari pusat-pusat penipuan tersebut agar mereka dapat pulih dan menata kembali kehidupan mereka.

Perdagangan manusia dalam segala bentuknya merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan bekerja sama, kita dapat mengakhiri eksploitasi ini untuk selamanya. (Pesan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2026)