Kerangka Makroekonomi Prabowo dan Agenda Penguatan Tata Kelola Ekonomi Jambi

Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

Pakar Ekonomi | Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi

RRI.CO.ID, Jambi- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 menandai adanya arah baru dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah pusat tidak lagi hanya berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, atau pengendalian inflasi, tetapi mulai mengarahkan perhatian pada penguatan penguasaan negara terhadap sumber-sumber ekonomi strategis, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguatan penerimaan negara, serta pengurangan berbagai bentuk kebocoran ekonomi nasional. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi ke depan tidak hanya akan bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi nasional.

Bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Jambi, perubahan arah kebijakan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai kebijakan pemerintah pusat. Sebaliknya, perubahan ini harus dibaca sebagai sinyal penting bahwa daerah perlu melakukan penyesuaian strategi pembangunan agar mampu mengambil manfaat yang lebih besar dari perubahan arsitektur ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Jika selama ini Jambi lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku bagi pasar nasional dan global, maka saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat tata kelola ekonomi daerah agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Selama beberapa dekade terakhir, perekonomian Jambi tumbuh dengan dukungan sektor-sektor berbasis sumber daya alam. Kelapa sawit, batu bara, karet, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan daerah sangat signifikan. Namun struktur ekonomi seperti ini juga menyimpan kerentanan. Ketika harga komoditas global meningkat, perekonomian daerah ikut menikmati pertumbuhan. Sebaliknya, ketika harga komoditas melemah, aktivitas ekonomi daerah ikut melambat. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap komoditas primer menyebabkan ekonomi daerah rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya nilai tambah yang dinikmati daerah. Sebagian besar komoditas unggulan Jambi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Aktivitas perdagangan, pengolahan lanjutan, jasa keuangan, logistik, dan industri hilir sebagian besar terkonsentrasi di luar daerah. Akibatnya, nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di luar wilayah produksi. Fenomena ini menyebabkan paradoks pembangunan daerah, yaitu daerah kaya sumber daya alam tetapi belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.

Karena itu, agenda pertama yang harus dilakukan Jambi adalah memperkuat tata kelola sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Sebagai salah satu sentra sawit nasional, Jambi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan daerah. Namun peningkatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui perluasan lahan atau peningkatan produksi semata. Yang lebih penting adalah meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat kelembagaan petani, memperbaiki rantai pemasaran, serta mendorong pengembangan industri hilir berbasis sawit. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh keuntungan dari penjualan tandan buah segar, tetapi juga dapat menikmati nilai tambah yang dihasilkan oleh industri turunannya.

Agenda kedua adalah mempercepat hilirisasi ekonomi berbasis potensi lokal. Selama ini hilirisasi sering dipahami sebagai pembangunan kawasan industri berskala besar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal daerah juga dapat mengembangkan hilirisasi sesuai karakteristik sumber daya yang dimiliki. Jambi memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri turunan sawit, industri pengolahan karet, industri pangan berbasis pertanian, serta berbagai usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah. Hilirisasi semacam ini akan menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekonomi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Agenda ketiga adalah memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Batu bara masih menjadi salah satu kontributor penting bagi perekonomian Jambi. Namun sektor ini tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber penerimaan jangka pendek. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aktivitas pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan kewajiban reklamasi, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, pengembangan ekonomi pascatambang, serta optimalisasi kontribusi sektor tersebut terhadap pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan.

Agenda keempat adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah. Perubahan kebijakan ekonomi nasional harus dimanfaatkan untuk memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Selama ini sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan basis pajak daerah, digitalisasi pelayanan publik, dan penciptaan iklim investasi yang sehat harus menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola ekonomi daerah.

Agenda kelima adalah memperkuat kualitas investasi. Jambi membutuhkan investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperluas penggunaan produk daerah, serta mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menarik investasi dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan daerah.

Di samping itu, transformasi ekonomi Jambi juga harus ditopang oleh penguatan sumber daya manusia. Perubahan struktur ekonomi nasional akan menciptakan kebutuhan baru terhadap tenaga kerja yang lebih kompetitif dan adaptif. Pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, penguasaan teknologi digital, dan peningkatan kualitas kewirausahaan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, upaya hilirisasi dan transformasi ekonomi akan sulit menghasilkan manfaat yang optimal.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan konektivitas ekonomi. Infrastruktur jalan, pelabuhan, kawasan industri, jaringan logistik, dan sistem transportasi harus terus ditingkatkan agar biaya ekonomi dapat ditekan. Konektivitas yang baik akan memperkuat daya saing produk daerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik investasi. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, efisiensi logistik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Seluruh agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun tata kelola ekonomi Jambi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Perubahan arah kebijakan ekonomi nasional yang sedang berlangsung harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Jambi tidak boleh lagi hanya mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya alam. Yang jauh lebih penting adalah membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi, hilirisasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kerangka makroekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo sesungguhnya membuka ruang bagi daerah untuk melakukan reposisi pembangunan. Bagi Jambi, tantangan terbesar bukan sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan nasional, melainkan bagaimana memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat tata kelola ekonomi daerah secara menyeluruh. Jika agenda-agenda strategis tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka Jambi tidak hanya akan menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berdaya saing, mandiri, dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya.