RRI.CO.ID, Jambi - Sengketa konsumen adalah perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha yang muncul karena adanya kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa. Kerugian ini bisa berupa kerusakan fisik, pencemaran, atau kerugian finansial karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi sesuai kesepakatan atau aturan hukum.

Cara Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dua jalur utama penyelesaian :

Jalur Litigasi (Pengadilan) : Diselesaikan melalui peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Jalur Non-Litigasi (Luar Pengadilan): Dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan tiga metode pilihan :

Mediasi : Majelis bertindak aktif mempertemukan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.

Konsiliasi : Para pihak menyelesaikan masalah secara langsung dengan majelis yang cenderung pasif.

Arbitrase : Majelis memberikan putusan setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak.

Lembaga yang Membantu Konsumen

Jika Anda merasa dirugikan, Anda dapat menghubungi atau melapor ke lembaga berikut :

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Lembaga yang tersebar di kabupaten/kota untuk membantu penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana. Beberapa daerah kini sudah memfasilitasi pengaduan via WhatsApp atau sidang online.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN): Tempat pengaduan keluhan terkait produk atau layanan perusahaan secara online.

Hak Ganti Rugi

Sesuai Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana penjara.

Perlindungan konsumen di Indonesia adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hingga April 2026, regulasi utama yang berlaku masih UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun pemerintah dan DPR sedang dalam tahap akhir revisi total atau penggantian undang-undang tersebut agar lebih relevan dengan era digital.

Perkembangan Regulasi Terbaru (2025–2026)

Beberapa aturan baru telah diterbitkan untuk memperkuat perlindungan di sektor-sektor spesifik:

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2025: Mengatur tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan untuk melindungi konsumen finansial.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024: Menetapkan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang melibatkan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023: Mewajibkan marketplace mendaftarkan usaha dan bertanggung jawab atas barang yang diperdagangkan.

Hak-Hak Dasar Konsumen

Kenyamanan & Keamanan: Hak atas keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.

Informasi Benar : Hak mendapatkan penjelasan yang jujur dan jelas mengenai kondisi barang.

Memilih: Hak mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar yang dijanjikan.

Pendapat & Keluhan : Hak untuk didengar jika ada masalah pada produk.

Advokasi & Ganti Rugi : Hak mendapatkan penyelesaian sengketa dan kompensasi (Pasal 19).

Kewajiban Konsumen

Membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi keselamatan.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi.

Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Saluran Pengaduan (Update April 2026)

Jika Anda merasa dirugikan oleh pelaku usaha, Anda dapat melapor secara resmi melalui :

Portal Pengaduan BPKN : Layanan pengaduan online nasional yang hingga Maret 2026 telah menerima puluhan ribu laporan, mayoritas terkait transaksi digital.

Ditjen PKTN Kemendag: Instansi yang melakukan pengawasan barang beredar dan edukasi konsumen.