RRI.CO.ID, Jambi - Berbagai upaya sebagai langkah evaluasi dan pembenahan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kembali sebuah gagasan yang sejak awal sebenarnya telah didorong oleh kalangan legislatif. Gagasan tersebut adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi siswa, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.
Usulan tersebut mendapat dukungan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penggunaan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah terpencil.
Dukungan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menilai skema tersebut lebih realistis dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.
Menurut Lalu Hadrian Irfani, konsep pelibatan kantin sekolah bukanlah ide baru. Ia menyebut Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak awal telah mendorong pola pelaksanaan seperti itu, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya," ujar Lalu.
Pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah dianggap sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan membangun dapur baru di setiap wilayah yang jumlah siswanya terbatas.
Lalu menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia tidak memungkinkan penerapan satu model yang sama untuk seluruh daerah. Di wilayah kepulauan maupun kawasan terpencil, pembangunan dapur MBG terkadang justru menimbulkan tantangan logistik yang besar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....