KBRN, Jakarta : Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh konflik dan rivalitas kekuasaan, muncul pertanyaan yang mendesak, ke mana arah peradaban manusia ketika diplomasi gagal, dan politik internasional dibanjiri kepentingan sempit? Dari perang yang membekap Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina, konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel yang menyeret Amerika Serikat, hingga ketegangan di Asia antara India dan Pakistan, China dan Taiwan, serta Korea Utara dan Korea Selatan, dunia kini berada dalam ambang krisis tatanan global.

Situasi ini menampakkan wajah suram, dari politik yang terlalu sering menjadi alat pemecah belah. Di tengah hiruk-pikuk ini, Indonesia menawarkan pendekatan yang berbeda, menempatkan kebudayaan sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, pada 11 Februari 2025, menandai babak baru dalam arah diplomasi Indonesia. Dalam sambutannya pada pembukaan Pagelaran Seni Rupa Berbasis Budaya Nusantara, ia menyatakan bahwa Indonesia bukanlah adikuasa militer atau ekonomi, tetapi adikuasa kebudayaan.

Dengan keberagaman warisan budaya, tradisi hidup yang terus tumbuh, dan semangat gotong royong yang mengakar dalam masyarakat, Indonesia diyakini memiliki kapasitas, untuk menawarkan jalan damai dan dialog, kepada dunia yang tercerai-berai.

Pernyataan itu bukan sekadar retorika kebangsaan, melainkan penegasan atas posisi strategis Indonesia, dalam percaturan global. Budaya, dalam hal ini, bukan hanya alat ekspresi identitas, tetapi juga perangkat diplomasi dan penyelesaian konflik. Ia adalah kekuatan lunak, yang mampu menembus sekat ideologi dan batas politik.

Pandangan ini memperkuat pernyataan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, yang dalam diskusi publik pada Maret 2024 menyebut, pengembangan warisan budaya adalah langkah paling efektif, untuk menjangkau masyarakat dan membangun ruang dialog. Baginya, budaya bukan museum yang beku, melainkan ruang hidup tempat masyarakat dapat saling memahami, berdamai, dan tumbuh bersama.

Gagasan bahwa budaya dapat menjadi jembatan perdamaian, juga mendapat legitimasi dari berbagai pemimpin dunia. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Dialog Antaragama dan Antarbudaya, pada Agustus 2023, menegaskan pentingnya mempromosikan budaya damai, toleransi, dan harmoni.

Dari panggung internasional, Presiden China Xi Jinping, dalam pidatonya di UNESCO tahun 2014 menyebut, peradaban adalah seperti air yang mengalir, melembutkan segala sesuatu tanpa kekerasan. Bagi Xi, pertukaran budaya adalah mesin kemajuan umat manusia, dan perekat perdamaian dunia. Bahkan, Sakura Ijuin dari World Kids Museum Tokyo menyebut, budaya Indonesia sebagai model indah untuk mengajarkan perdamaian kepada dunia.

Apa yang diungkap oleh para tokoh ini memperlihatkan satu benang merah, kekuatan budaya lebih tahan lama dan transformatif, dibanding kekuatan senjata atau dominasi ekonomi. Budaya menyentuh sisi terdalam kemanusiaan, empati, memori kolektif, rasa memiliki, dan harapan untuk hidup berdampingan.

Indonesia, sebagai rumah dari seribu lebih kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, dan puluhan warisan dunia, memiliki keunikan tersendiri. Sejarah panjang hidup berdampingan dalam keberagaman, telah membentuk karakter bangsa ini sebagai penjaga toleransi. Dalam banyak hal, Indonesia telah menjadi laboratorium sosial, dari apa yang diidamkan dunia, harmoni dalam kebhinekaan.

Amanat konstitusi pun meneguhkan arah ini. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara jelas menyebutkan, salah satu tujuan utama Indonesia adalah 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.' Maka, menjadi masuk akal dan mendesak bagi Indonesia, untuk menghadirkan program-program nyata yang mewujudkan hal itu, dengan kebudayaan sebagai kendaraan utamanya.

Dua program konkret, yang dapat dijalankan sebagai penjabaran amanat konstitusional tersebut adalah:

Pertama, pendirian Rumah Indonesia Damai, sebuah program diplomasi budaya global, melalui pembentukan pusat-pusat kebudayaan Indonesia, di berbagai negara strategis. Pusat ini tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga forum dialog lintas peradaban, pelatihan seni untuk penyintas konflik, dan residensi seniman dari negara-negara pasca-perang.

Dari Sarajevo hingga Ramallah, dari Havana hingga Nairobi, Indonesia dapat hadir sebagai rumah, bagi pertemuan yang tidak mungkin terjadi dalam arena politik formal.

Kedua, pembentukan Sanggar Budaya Perdamaian Nusantara, sebuah lembaga pendidikan dan riset berbasis budaya, yang memfokuskan diri pada penyelesaian konflik, berbasis nilai lokal. Akademi ini akan menggali kearifan lokal seperti musyawarah adat, seni pertunjukan, narasi rakyat, dan praktik perdamaian komunitas, untuk disusun sebagai model penyelesaian konflik yang dapat dipelajari dunia.

Kedua program itu tidak hanya menjawab amanat konstitusi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia, sebagai bangsa yang mengutamakan perdamaian dan kemanusiaan. Ketika dunia terus membangun pagar pertahanan, dan meningkatkan anggaran militer, Indonesia dapat menunjukkan jalan lain, membangun jembatan antarbangsa, melalui nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang, nilai yang bukan untuk menguasai, tetapi untuk menghidupkan.

Budaya bukan hanya pelipur lara di tengah kekerasan. Ia adalah narasi masa depan yang menyembuhkan. Mengutip Budayawan, Noorca M Massardi, bahwa dalam politik yang memecah belah, budaya adalah ruang perjumpaan sebuah pintu bagi persatuan. Dalam konflik yang membakar dunia, budaya Indonesia menawarkan air. Saat dunia bicara dalam bahasa dominasi, Indonesia menjawab dengan bahasa pemahaman.

Kebijakan budaya tentu saja tidak bisa dijalankan negara sendiri. Kita butuh keterlibatan komunitas seniman, pembuat film, pendidik, jurnalis, pengusaha kreatif, dan masyarakat adat. Pemerintah harus membuka ruang, memberikan insentif, dan membentuk ekosistem yang sehat.

Ketika dunia diguncang oleh konflik, kedaulatan atas imajinasi menjadi sama pentingnya dengan kedaulatan atas wilayah. Di situlah budaya bekerja. Mereka tidak hanya menghibur, tapi juga menyembuhkan. Mereka tidak hanya mewakili identitas, tapi juga membangun pengertian lintas bangsa.

Indonesia harus berani menjadikan budaya sebagai alat utama diplomasi damai, dan pemersatu bangsa. Ini bukan soal estetika semata, tapi soal strategi untuk bertahan, tumbuh, dan memimpin di tengah dunia yang retak.

Inilah waktu yang paling tepat bagi Indonesia, untuk mengambil peran global yang sejati, bukan sebagai adikuasa yang menundukkan, tetapi sebagai kekuatan yang merangkul dan mendamaikan. Melalui budaya.

Oleh : Indri Ariefiandi

Penulis adalah Aktivis Reformasi 1998 dan Sekretaris Jenderal PIJAR 98. Pegiat dan pengkaji industri perfilman, pernah bertugas sebagai staf kehumasan di Ditjen Kebudayaan. Saat ini menjabat Ketua Umum Sinergi Untuk Film Indonesia (SUFI), wadah kolaboratif yang mendorong ekosistem film tanah air agar lebih inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.