BRIN Ungkap Tantangan Membangun Industri Drone Nasional

RRI.CO.ID, Bandung- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap sejumlah tantangan membangun industri drone nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia aeronautika, konsistensi program, komitmen anggaran, serta akses komponen sensitif.

Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan BRIN Fadilah Hasim mengatakan pengembangan industri drone membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Fadilah dalam Indonesia Drone Summit (IDS) 2026 di Bandung, Selasa, 8 September 2026.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki modal teknologi untuk membangun kemandirian industri pesawat udara nirawak atau drone nasional. Riset teknologi drone telah berlangsung sejak awal 2000-an dan menghasilkan berbagai platform pesawat nirawak nasional.

Platform tersebut antara lain Wulung, Alap-Alap, serta seri LAPAN Surveillance UAV atau LSU-01 hingga LSU-05. “Perjalanan tersebut menjadi salah satu modal dalam membangun kemampuan teknologi penerbangan tanpa awak nasional,” ujar Fadilah dikutip dalam laman brin.go.id, Jumat, 11 September 2026.

Salah satu capaian penting adalah penguasaan Flight Control Computer (FCC) berbasis Field Programmable Gate Array (FPGA). Teknologi kendali terbang tersebut telah dipatenkan dan dibuat secara lokal untuk mendukung pengembangan sistem pesawat nirawak nasional.

Fadilah menjelaskan penguasaan teknologi drone tidak cukup hanya menghasilkan platform pesawat tanpa awak. Menurutnya, pengembangan harus mencakup teknologi kritikal sekaligus membangun ekosistem industri yang mampu berkelanjutan.

“Pengembangan teknologi penerbangan membutuhkan kompetensi yang spesifik sehingga ketersediaan tenaga ahli menjadi sangat penting,” katanya. Selain sumber daya manusia, konsistensi program dan komitmen anggaran menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi drone jangka panjang.

Pengembangan teknologi membutuhkan kesinambungan antara kegiatan riset, pengembangan teknologi, kebutuhan industri, dan dukungan kebijakan pemerintah. Tantangan lainnya adalah akses terhadap sejumlah komponen sensitif yang memiliki karakteristik penggunaan ganda atau dual use.

Karakteristik tersebut membuat beberapa komponen teknologi drone tidak mudah diperoleh untuk mendukung pengembangan industri nasional. Fadilah juga menyoroti belum adanya regulasi Strategic Trade Management (STM) yang dinilai penting bagi pengembangan industri.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan Indonesia mencari mitra luar negeri untuk mendukung pengembangan teknologi secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Fadilah membandingkan pengembangan drone nasional dengan pengalaman Turki mengembangkan program MALE Anka dan Aksungur. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan program dalam membangun kemampuan teknologi hingga berkembang menjadi ekosistem industri.

Sementara itu, Bappenas menyampaikan peta jalan pengembangan ekosistem industri PUNA dalam RPJPN 2025–2045. Peta jalan tersebut diarahkan untuk membangun industri kedirgantaraan nasional yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Pengembangan Bandara Kertajati juga diarahkan menjadi kawasan Aerospace Park dan sandbox bagi Low Altitude Economy. Dari sisi industri, penguatan kemampuan nasional mulai terlihat melalui pengembangan sejumlah teknologi dan produk drone dalam negeri.

Indonesia Drone Summit 2026 menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat teknologi. Selain itu, TKDN, rantai pasok, dan akses pasar industri drone nasional.