RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) memperkuat komitmen meningkatkan mutu pendidikan sosiologi agar semakin adaptif menghadapi perubahan sosial, transformasi digital, hingga tantangan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelantikan Pengurus APSSI periode 2026-2030 yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si dari Universitas Jenderal Soedirman resmi dilantik sebagai Ketua Umum APSSI periode 2026-2030. Ia didampingi Dr. Idham Irwansyah Idrus, S.Sos, M.Pd dari Universitas Negeri Makassar sebagai Sekretaris Umum.

Pelantikan tersebut juga diikuti 62 fungsionaris pengurus yang berasal dari berbagai program studi sosiologi di perguruan tinggi Indonesia. Kepengurusan baru ini merupakan hasil Kongres APSSI-V yang berlangsung di Bali pada 24 Juni 2026.

Tyas mengatakan, APSSI akan mengarahkan pengembangan program studi sosiologi agar semakin relevan dengan persoalan sosial kontemporer. Penguatan tersebut dilakukan melalui penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), penjaminan mutu, peningkatan kapasitas dosen dan pengelola program studi, serta penerapan konsep Kampus Berdampak.

"Melalui pelantikan ini, APSSI bukan hanya memperpanjang pengabdian kami dalam membangun disiplin sosiologi yang kuat. Namun, juga menegaskan peran aktif kami dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks dan dinamis dengan pendekatan ilmiah yang bertanggung jawab," kata Tyas dalam pidato sambutannya.

Menurut dia, APSSI juga akan memperkuat sinergi dengan Dewan Pakar untuk menghadirkan pemikiran strategis, gagasan inovatif, dan pertimbangan ilmiah yang objektif dalam mendukung program kerja serta kebijakan organisasi. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas diharapkan mampu memastikan pengurus menjaga integritas, independensi, dan marwah akademik dalam menjalankan organisasi.

Dalam kepengurusan baru tersebut, Prof Dr Arif Satria, M.Si dilantik sebagai Ketua Dewan Pakar APSSI. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu akan didampingi 24 Guru Besar dari berbagai bidang kepakaran sosiologi. Sementara itu, Dewan Pengawas APSSI beranggotakan 10 orang dan diketuai Dr. Harmona Daulay, M.Si.

APSSI juga menyiapkan sejumlah agenda untuk memperkuat kapasitas akademisi dan mahasiswa sosiologi. Langkah tersebut mencakup perluasan jejaring nasional dan internasional, pengembangan riset kolaboratif, serta peningkatan kegiatan pelatihan dan lokakarya.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara pengembangan ilmu sosiologi, kebutuhan kebijakan publik, dan persoalan yang dihadapi masyarakat. APSSI berharap penguatan tersebut dapat menghasilkan lulusan sosiologi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan melakukan rekayasa sosial secara bertanggung jawab.

Bagi Program Studi Magister Sosiologi FISIP Universitas Nasional, penyelenggaraan pelantikan pengurus dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APSSI menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring akademik sosiologi di tingkat nasional. Kehadiran Ketua Dewan Pakar bersama para Guru Besar serta pengurus dari berbagai perguruan tinggi dinilai membuka peluang kolaborasi dalam bidang riset, kuliah tamu, hingga pembimbingan lintas institusi.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk menyelaraskan pengembangan pendidikan sosiologi dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Termasuk, melalui penerapan kurikulum OBE dan Kampus Berdampak.

Melalui kepengurusan periode 2026-2030, APSSI menargetkan penguatan kolaborasi antarprogram studi sosiologi. Sehingga, disiplin ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, adaptif, dan berwawasan kebangsaan.