RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya eliminasi campak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, ditandai dengan meningkatnya kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam cakupan imunisasi, menurunnya kekebalan kelompok (herd immunity), serta belum optimalnya sistem surveilans kesehatan.

Menjawab tantangan tersebut, Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menggelar webinar bertajuk “Mencegah KLB Campak di Indonesia: Integrasi Surveilans, Imunisasi, dan Riset untuk Mendukung Eliminasi” secara daring, Rabu 29 April 2026. Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, NLP Indi Dharmayanti menegaskan bahwa dunia sebenarnya telah memiliki instrumen ampuh untuk mengendalikan campak, yakni vaksin yang aman dan efektif.

Namun, tantangan saat ini terletak pada memastikan cakupan imunisasi yang merata dan berkelanjutan di seluruh populasi. “Munculnya kembali KLB campak menunjukkan adanya celah dalam sistem, baik dari sisi cakupan imunisasi, kualitas surveilans, maupun pemanfaatan data ilmiah, disinilah riset memainkan peran krusial,” ujarnya.

Menurut Indi, riset tidak hanya membantu memahami pola epidemiologi, tetapi juga menjawab persoalan mendasar. Seperti rendahnya cakupan imunisasi di beberapa wilayah, persepsi masyarakat terhadap vaksin, hingga strategi paling efektif dalam merespons potensi KLB.

Ia menambahkan, riset juga menjadi jembatan antara data dan kebijakan. Tanpa integrasi yang baik antara hasil riset dengan program surveilans dan imunisasi, potensi pengetahuan yang dimiliki tidak akan sepenuhnya berdampak di lapangan.

“Integrasi antara surveilans, imunisasi, dan riset bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem kesehatan. Dengan kolaborasi yang solid dan berbasis bukti, saya optimistis target eliminasi campak di Indonesia dapat dicapai,” kata Indi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Wahyu Pudji Nugraheni, menekankan bahwa eliminasi campak memerlukan pendekatan komprehensif yang terintegrasi. “Surveilans yang sensitif memungkinkan deteksi dini, imunisasi yang merata membangun kekebalan kelompok, dan riset menjadi dasar kebijakan yang efektif,” jelasnya.

Dalam paparan utama, peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, BRIN Maria Holly Herawati mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan sekitar 11.000 kasus terkonfirmasi dan 69 kematian. Sementara pada awal 2026, terdapat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi, dan empat kematian.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan vaksin, melainkan pada belum optimalnya sistem surveilans dan imunisasi. Cakupan imunisasi campak-rubela juga mengalami penurunan, di mana dosis pertama (MR1) turun dari 92 persen menjadi 82 persen, dan dosis kedua (MR2) dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen, jauh dari target ideal 95 persen untuk mencapai herd immunity.

Maria juga menyoroti berbagai tantangan di lapangan, mulai dari keterlambatan pelaporan, underreporting, sistem informasi yang belum terintegrasi, hingga fenomena vaccine hesitancy dan kendala rantai dingin vaksin. “Masalahnya bukan kekurangan data, tetapi belum adanya sistem yang mampu mendeteksi dini dan merespons secara cepat,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong penguatan agenda riset yang mencakup pengembangan sistem informasi kesehatan real-time, early warning system, evaluasi program imunisasi kejar, pendekatan sosial budaya, serta analisis ekonomi kesehatan untuk menjamin keberlanjutan program. Webinar ini juga menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, termasuk perwakilan WHO Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan pemerintah daerah, yang membahas tren global, respons nasional, hingga tantangan implementasi di daerah.

Melalui forum ini, BRIN mendorong lahirnya rekomendasi strategis yang aplikatif guna memperkuat sistem surveilans, meningkatkan cakupan imunisasi, dan mengoptimalkan peran riset dalam kebijakan kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target eliminasi campak di Indonesia sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi KLB di masa mendatang. (sh/nurm/ed:Ade,ugi)