RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan data terbaru mengenai kondisi infrastruktur di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Dalam pendataan menyeluruh tersebut, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik reklamasi dan pelabuhan terbanyak di pesisir utara, melampaui DKI Jakarta yang selama ini kerap menjadi sorotan isu reklamasi.

Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Semeidi Husrin, mengatakan pendataan ini merupakan langkah konkret untuk membangun basis data yang akurat. Data tersebut diperlukan guna menangani berbagai persoalan lingkungan di kawasan Pantura, seperti banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah (land subsidence).

Dalam paparannya, Semeidi menjelaskan tim peneliti telah melakukan identifikasi dan analisis spasial terhadap berbagai jenis struktur pantai, mulai Cilegon, Banten, hingga Situbondo, Jawa Timur. Metode yang digunakan menggabungkan analisis citra satelit resolusi tinggi dengan verifikasi lapangan (ground check), yang didukung kementerian terkait seperti Kemenko Marves, KKP, dan PUPR, guna memastikan validitas data.

“Penyusunan database struktur pantai Pantura Jawa ini kami lakukan secara intensif pada periode 2019 hingga 2021. Kategorinya sangat rinci, meliputi pelabuhan, reklamasi pantai, pemecah gelombang, groin, dinding laut, dermaga, hingga LCGS (Low Cost Green Structure),” ujar Semeidi dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim serta Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pantura Tangguh Indonesia Lestari” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Ia menyebutkan hasil penelitian berupa peta dan tabel distribusi struktur pantai yang sangat detail. Data tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat koordinat presisi setiap bangunan, batas administrasi wilayah, hingga catatan tahun pembangunan. Saat ini, seluruh data telah tersedia dan dapat diakses melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) untuk mendukung perencanaan wilayah.

Temuan penelitian menunjukkan distribusi pembangunan pesisir yang cukup mencolok. Meski DKI Jakarta dikenal dengan proyek reklamasi berskala besar, secara jumlah titik koordinat, Jawa Timur justru mencatat angka tertinggi.

“Dari sisi jumlah, bukan DKI Jakarta yang paling banyak melakukan reklamasi, tetapi Jawa Timur. Berdasarkan identifikasi kami, terdapat sekitar 200 titik pelabuhan dan reklamasi pantai di wilayah tersebut,” ia menjelaskan.

Selain memetakan infrastruktur, Semeidi juga menyoroti persoalan teknis yang mengancam fungsi bangunan pantai. Jika selama ini abrasi menjadi isu utama, penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan justru lebih terdampak oleh sedimentasi atau pendangkalan yang terjadi secara cepat.

Akibatnya, banyak pelabuhan perikanan tidak lagi berfungsi optimal karena alur masuk tertutup lumpur atau bahkan berubah menjadi kawasan mangrove akibat tingginya pengendapan sedimen. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020–2021, sekitar setengah dari pelabuhan mengalami gangguan operasional akibat sedimentasi.

Dampak kondisi ini cukup signifikan, terutama bagi aktivitas nelayan yang kesulitan bersandar, sehingga mengganggu rantai ekonomi lokal. Meski demikian, beberapa struktur pelindung pantai dinilai masih efektif, khususnya groin yang terbukti mampu menahan dan bahkan menambah garis pantai melalui proses penangkapan sedimen.

“Hampir seluruh wilayah yang memiliki struktur groin terbukti cukup efektif dalam mempertahankan, bahkan menambah garis pantai,” kata Semeidi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya ancaman tsunami di pesisir utara Jawa yang kerap terabaikan karena fokus publik lebih tertuju pada banjir rob. Padahal, sejarah menunjukkan potensi bahaya tersebut nyata.

“Ancaman tsunami bisa dilihat dari bukti di Jakarta. Di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, terdapat batu karang besar yang terlempar ke darat sebagai pengingat bahwa tsunami pernah terjadi akibat letusan Krakatau pada 1883,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, BRIN telah mengoperasikan teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini (early warning system) di sejumlah titik strategis, seperti Selat Sunda dan Muara Gembong. Teknologi ini bertujuan melindungi kawasan budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi serta permukiman dari potensi bencana.

Seluruh database infrastruktur pesisir tersebut telah diserahkan kepada BOPPJ untuk menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan Pantura. Penyerahan ini diharapkan memastikan setiap kebijakan berbasis pada data ilmiah yang kuat, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Semua informasi tentang infrastruktur Pantura Jawa ini tersedia secara terbuka dan dapat diunduh secara gratis oleh publik. Sebagian besar data teknis juga sudah kami bagikan kepada otoritas terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Semeidi. (del/ed: tnt)