RRI.CO.ID, Jakarta - Krisis air tanah akibat eksploitasi berlebihan telah berlangsung selama 10 hingga 20 tahun terakhir di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Pakar Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Chandra Wahyu Purnomo, mengatakan pengambilan air tanah telah melampaui kemampuan alam untuk mengisi ulang.

“Kita mengekstraksi air dari tanah itu melebihi kemampuan alam untuk recharge. Sehingga terjadi defisit atau water bankruptcy,” ujar Prof. Chandra, dalam dialog Bersama Pro3 RRI, Minggu, 1 Februari 2026.

Ia menjelaskan defisit air terutama terjadi pada air tawar yang digunakan untuk konsumsi, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. “Kalau air laut tidak ada masalah, tapi air tawar yang bisa langsung kita konsumsi itu yang mengalami defisit,” katanya.

Menurut Prof. Chandra, air tanah memiliki siklus alami melalui resapan air hujan, namun eksploitasi berlebihan menyebabkan perubahan struktur tanah. “Ketika kita ambil secara berlebihan, tanah menjadi memadat sehingga air hujan tidak bisa menyerap kembali,” ujarnya.

Selain itu, hilangnya vegetasi dan masifnya pelapisan tanah dengan aspal dan beton memperparah krisis air. “Kita lapisi hampir seluruh permukaan kota dengan aspal dan semen, sehingga air hujan tidak punya waktu untuk masuk dan merecharge air tanah,” kata Prof. Chandra.

Kondisi tersebut menyebabkan banjir di musim hujan, namun kekeringan saat musim kemarau. Ia menilai lemahnya perencanaan tata kota berkelanjutan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Prof. Chandra menekankan perlunya rekayasa lingkungan seperti biopori, ruang terbuka hijau, dan penampungan air hujan yang terukur. “Biopori itu harus dihitung, karena yang kita ambil harus dikembalikan ke alam, ini soal water balance,” ujarnya.

Pada tingkat rumah tangga, penggunaan sumur pribadi dinilai berisiko menyebabkan over-eksploitasi. “Karena air sumur terasa gratis, orang tidak merasa sedang mengeksploitasi air tanah secara berlebihan,” katanya.

Ia mendorong penggunaan layanan air perpipaan agar pemakaian air dapat terkontrol. “Dengan meteran, orang akan sadar bahwa air itu sumber daya yang terbatas,” ujar Prof. Chandra.

Penurunan muka air tanah yang terus terjadi juga berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. “Kalau air itu benar-benar hilang, mau didalamin seberapa pun, airnya sudah tidak ada lagi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perubahan iklim membuat hujan turun sangat deras dalam waktu singkat. “Tantangannya sekarang adalah bagaimana menangkap air hujan itu agar tidak langsung lari ke laut,” ujarnya.

Menurut Prof. Chandra, solusi teknis dan riset sebenarnya sudah tersedia. “Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen kebijakan dan pelaksanaan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Diketahui, PBB memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki fase krisis air baru, sebab banyak sumber air tidak lagi pulih setelah kekeringan atau eksploitasi berlebihan. Bahkan ketika hujan kembali turun, sistem air di sejumlah wilayah tetap gagal kembali ke kondisi semula.

Temuan ini menandai perubahan mendasar dalam cara memandang krisis air. Jika sebelumnya kekurangan air dianggap bersifat sementara, kini para ilmuwan menilai banyak wilayah telah mengalami kerusakan permanen yang menuntut perencanaan jangka panjang.

Penelitian terbaru dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) menyebut kondisi ini sebagai water bankruptcy atau defisit air. Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika penggunaan air melampaui kemampuan alam untuk memperbarui diri.