KBRN, Jakarta: Tepat pada 3 Mei 1964 silam, Presiden Soekarno menolak pembentukan negara Federasi Malaysia. Sebagai pemimpin besar revolusi, Soekarno tidak setuju dengan hal itu karena dianggap sebagai bentuk proyek neokolonialisme dan imperialisme.

Dengan semangatnya, Soekarno kemudian mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau dikenal Dwikora di hadapan 21 ribu massa di Jakarta. Dalam pidatonya Soekarno mengeluarkan dua perintah untuk memulai konfrontasi dengan Malaysia.

Kebijakan yang dikenal Ganyang Malaysia kemudian ditingkatkan dengan memperhebat ketahanan revolusi Indonesia, serta membantu perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei. Dua perintah Soekarno itu dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia yang dinilai tidak demokratis, bertentangan dengan KTT Manila, serta resolusi PBB mengenai dekolonialisasi.

Diketahui, kemarahan Soekarno terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia juga tersulut oleh demonstrasi di Kuala Lumpur. Saat itu, massa yang dikenal sebagai anti-Indonesia melakukan demonstrasi dengan menginjak-injak Lambang negara.

Kemarahan tersebut membuat Indonesia dengan percaya diri mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia. Saat itu, kekuatan Indonesia didukung penuh kekuatan Uni Soviet.

Soekarno tidak peduli dengan kekuatan Malaysia dengan didukung Inggris beserta Australia. Kendati sempat ada penolakan dari ABRI, Dwikora terlihat berjalan di beberapa daerah Kalimantan Utara serta Semenanjung Malaya.

Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sempat memanas mulai Mei hingga Oktober 1964 dengan adanya konflik di beberapa wilayah Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, konsistensi konflik sedikit demi secikit mengendur, mengingat beberapa pihak ada yang tidak setuju dengan cara konfrontasi.

Alhasil, cara diplomatik ditempuh untuk mendinginkan suasana dengan kehadiran pihak ketiga seperti PBB. Melemahnya kekuasaan Soekarno karena Gerakan 30 September 1965, kemudian menyurutkan memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Indonesia dengan Malaysia akhirnya berdamai setelah kedua negara sepakat tanda tangan pada 12 Agustus 1966. Setelah itu, Indonesia juga kembali masuk PBB pada 28 September 1966 setelah keluar pada 20 Januari 1965 karena Malaysia diangkat jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.