KBRN, Seoul: Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk terus bekerja sama mengatasi ancaman yang berkaitan dengan Korea Utara. Terlepas kedua negara tersebut memiliki masalah bilateral yang sulit mengenai tenaga kerja pada masa perang.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Menteri Luar Negeri Korsel Cho Tae Yul bertemu langsung untuk pertama kalinya sejak Cho menjabat bulan lalu. Di sela-sela pertemuan tingkat menteri luar negeri Kelompok 20 (G20) di Rio de Janeiro, Brasil.

"Kamikawa dan Cho bertemu setelah menegaskan kembali melalui pembicaraan telepon bulan lalu bahwa kedua negara mempunyai keprihatinan serius mengenai serangkaian tindakan provokatif" yang dilakukan Korea Utara. Seperti uji peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," tulis laporan Kyodo, Kamis (22/2/2024).

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan kedua menteri luar negeri sepakat untuk bekerja sama secara erat untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya yang dilakukan oleh Pyongyang, termasuk penculikan warga negara Jepang beberapa dekade lalu.

Hubungan Tokyo-Seoul, yang memburuk pada akhir tahun 2010-an dan awal tahun 2020-an hingga ke tingkat terburuk dalam beberapa dekade. Telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menjabat pada Mei 2022.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Yoon telah mengadakan banyak pertemuan tatap muka dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan Kishida sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Seoul bulan depan untuk pembicaraan berikutnya dengan Yoon.

"Kedua menteri luar negeri itu juga sepakat dalam pembicaraan mereka pada hari bahwa kedua negara akan berkomunikasi secara erat. Ini untuk merayakan peringatan 60 tahun normalisasi hubungan bilateral tahun depan," tulis Kemenlu Jepang.

Sementara itu, Kamikawa menyuarakan penyesalannya karena Korea Selatan mengizinkan transfer uang deposit oleh tergugat perusahaan Jepang, Hitachi Zosen Corp. Kepada penggugat Korea Selatan sebagai kompensasi atas masalah perburuhan selama pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 sampai tahun 1945.