Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik dan Krisis Pangan

RRI.CO.ID, New York — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan tindakan untuk memutus siklus konflik bersenjata dan kerawanan pangan. Seruan tersebut disampaikan pada Selasa, 25 Agustus 2026 dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB.

Melansir dari Xinhua, debat terbuka tersebut membahas peran dewan dalam mengatasi krisis pangan global dan lokal. Guterres mengatakan hubungan antara konflik bersenjata, kekerasan, dan kelaparan tidak dapat disangkal.

Ia menekankan pentingnya penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417 tahun 2018 yang menyoroti keterkaitan antara konflik dan kerawanan pangan. Menurut Guterres, resolusi tersebut harus diterapkan secara konsisten dan sepenuhnya.

Guterres juga menegaskan tidak ada waktu untuk menunda upaya memperkuat penerapan resolusi tersebut. Guterres meminta pihak-pihak yang terlibat konflik tidak merampas kebutuhan dasar yang sangat diperlukan warga sipil untuk bertahan hidup.

Kebutuhan tersebut mencakup makanan, tanaman pangan, ternak, dan pasokan air minum. Pihak yang berkonflik juga diminta tidak menyerang, menghancurkan, memindahkan, atau membuat sumber kebutuhan dasar tersebut tidak dapat digunakan.

Selain itu, infrastruktur sipil yang mendukung produksi dan distribusi pangan harus mendapatkan perlindungan. Infrastruktur yang dimaksud mencakup lahan pertanian, penggilingan, sistem air, fasilitas pengolahan dan penyimpanan makanan, serta pusat transportasi.

Guterres juga meminta pihak-pihak yang bertikai memberikan akses yang aman dan tanpa hambatan bagi personel kemanusiaan untuk menjangkau warga sipil. Ia mengecam banyak pihak yang terlibat konflik karena mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional.

“Negara-negara harus menjalankan perannya untuk menegakkan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional serta menggunakan pengaruh mereka untuk memastikan kepatuhan,” kata Guterres.

Guterres menegaskan bahwa seluruh sistem pangan harus dilindungi. Konflik dan kekerasan tidak boleh menghalangi petani menggarap lahan, membuat hasil panen tertahan, atau menyebabkan pasokan makanan terjebak di penyimpanan.

Ia meminta Dewan Keamanan memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur yang penting bagi ketahanan pangan. Perlindungan tersebut mencakup lahan pertanian, sistem air, pasar, fasilitas penyimpanan, pelabuhan, dan jalur pasokan.

“Saya mendesak dewan ini menggunakan seluruh alat yang dimilikinya untuk membantu mencegah dan mengakhiri konflik serta mencegah risiko yang muncul berkembang menjadi krisis ketidakstabilan yang lebih luas, khususnya kerawanan pangan,” kata Guterres.