Indonesia Dorong Kebudayaan Jadi Pilar Pembangunan Global Pasca-2030

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia mendorong agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting di Bhopal, India, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Pertemuan yang diselenggarakan di bawah keketuaan India tersebut mengangkat tema 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'. Forum ini menjadi momentum negara-negara BRICS memperkuat kerja sama kebudayaan untuk menjawab tantangan global dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam intervensinya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas kepemimpinannya dalam BRICS 2026. Serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap adopsi Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting.

Menurutnya, kerja sama kebudayaan BRICS perlu berorientasi pada masyarakat yang inklusif. Dan juga berlandaskan kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati.

"Indonesia menyambut baik Deklarasi 'XI BRICS Culture Ministers’ Meeting sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis. Khususnya bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan, dan penguatan kerja sama di antara negara-negara BRICS," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia menilai tantangan global, seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial, semakin menegaskan pentingnya kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan menjadi fondasi yang memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, mempererat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Atas dasar itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama BRICS melalui empat agenda utama. Pertama, memperkuat pelindungan warisan budaya sekaligus kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.

Kedua, memperkuat industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem. Termasuk melalui pelindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil.

Ketiga, Indonesia mendorong pelindungan sistem pengetahuan tradisional. Salah satunya dengan memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemegang pengetahuan.

Keempat, Indonesia mengusulkan agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030. Sehingga kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan dapat diakui secara lebih jelas dan berkelanjutan.

"Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang," ucapnya, melanjutkan.

Sejalan dengan dorongan Indonesia tersebut, pertemuan tersebut menegaskan sejumlah komitmen bersama di bidang kebudayaan. Negara-negara BRICS berkomitmen memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk pelindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil bagi kreator.

Tidak hanya itu, mereka juga mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial secara etis, dan transparan. Adapun perilaku bertanggung jawab dengan tetap dalam menghormati keberagaman budaya.

Deklarasi juga menegaskan pentingnya penguatan dokumentasi dan penelitian provenans serta kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya. Negara-negara BRICS sepakat memperkuat pelindungan pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat serta meningkatkan kerja sama antarlembaga kebudayaan lintas negara.

Dalam deklarasi tersebut, kebudayaan juga dinyatakan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional di masa mendatang. "Hal ini memperkuat posisi kebudayaan sebagai bagian strategis dari agenda pembangunan global, bukan semata sebagai sektor pendukung," ujarnya.