KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan sekaligus memenuhi undangan PM Malaysia, Anwar Ibrahim.

Kunjungannya untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan belum selesai. Antara lain soal perbatasan dan perlidungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terkait kunjungan itu, Pemerhati Hukum Internasional Universitas Nasional Jakarta Ogiand Hafiz Juanda berharap, pembahasan soal perlindungan PMI dapat dimaksimalkan. Sehingga dapat memberikan hasil yang substansial.

"Pertemuan beliau (Presiden Jokowi, red) dengan PM Malaysia diharapkan memberikan output yang substansial bagi Pekerja Migran Indonesia. Terutama dalam upaya peenguatan perlindungan PMI," ucap Ogiand dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Rabu (7/6/2023).

Apalagi, kata dia, dalam dua tahun belakangan ini, Presiden intensif berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait hal itu. Di mana pada 2022 sudah ada MoU antara Indonesia Malaysia untuk melindungi pekerja migran ini.

"Perlindungan itu menggunakan sistem satu kanal atau one channel system (OCS)," ucapnya. Menurutnya, sistem satu kanal ini untuk menghindari masyarakat Indonesia menjadi pekerja ilegal di Malaysia.

"Harapannya setelah pertemuan ini, ada upaya yang lebih konkret lagi ya. Karena kemarin sempat dihentikan pengiriman PMI ke Malaysia karena ada ketidakkonsistenan pemerintah Malaysia dalam menjalankan komitmennya tersebut," ucapnya.

Ia berharap, pertemuan Presiden dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim menghasilkan hasil yang konkret. Salah satunya ada jaminan dari Malaysia terkait hak-hak pekerja migran Indonesia tersebut."Ini harus menjadi perhatian seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan kunjungan balasan. Kunjungan ini sekaligus memenuhi undangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

“Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai. Yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan PMI Indonesia, dan tentunya hal-hal lain yang penting,” kata Presiden.

Selain ke Malaysia, Presiden juga ke Singapura. Di Singapura, Presiden Jokowi akan menjadi salah satu pembicara pada ajang Ecosperity Week 2023.