Pakar Internasional: Waspadai Campur Tangan ke ASEAN soal Laut Cina Selatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Berusia 60 tahun, ASEAN terus mendapat ujian dalam menavigasi kawasan, namun Laut Cina Selatan (LCS) tetap menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan LCS.

Penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya dan tidak kalah penting mempertahankan pula stabilitas kawasan. Kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Rabu, 1 Juli 2026 di Jakarta.

“Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa LCS adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan amat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan hidup berdampingan secara damai, kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya dalam forum bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" dihadiri sejumlah diplomat dan akademisi kawasan.

Ia berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan, seperti salah satu penyebab perundingan Kode Etik (CoC) berlarut, menurutnya, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ. Tadi saya katakan melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," ucapnya.

"Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di LCS. Nah, tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.”

Sementara Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal LCS. “Paling utama yang menjandi perhatiannnya adalah pengadilan memutuskan pulau-pulau di LCS tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," kata Carty dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan video.

"Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," katanya.

Di sisi lain lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. Demikian kata CEO ISDS Dwi Sasongko pada kesempatan yang sama.

Ia menyebut, klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Lewat FGD, ISDS berupaya mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

“Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus. Untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih,” ucap Sasongko saat membuka pertemuan.

Menurutnya, ISDS berpandangan negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan SDM. Dari pada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.