DPR Dorong Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI di Tiga Negara Terdampak Gempa

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di tiga negara terdampak gempa. Adapun tiga negara yang dimaksud yaitu Jepang, Venezuela dan California Amerika Serikat.

Sekadar informasi, tiga negara terhantam gempa dahsyat pada Rabu, 24 Juni 2026, atau Kamis, 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Atas peristiwa itu Puan menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar, tersebut.

“Tentunya Indonesia turut bersimpati atas musibah gempa bumi yang melanda Venezuela, Jepang, dan California Amerika Serikat. Kami berharap pemerintah Indonesia bergerak cepat memastikan keselamatan WNI kita yang berada di tiga negara tersebut," katanya, melalui keterangannya, Senin, 29 Juni 2026.

Sementara itu, dari tiga negara terdampak gempa, Venezuela menjadi negara yang terdampak gempa paling parah. Negara tersebut mengalami gempa kembar atau doublet earthquake yang juga pernah melanda Indonesia.

Gempa kembar Venezuela ini terjadi pada Rabu, 24 Juni 2026 sore waktu Venezuela. Gempa pertama berkekuatan magnitudo (M) 7,5 dan gempa kedua guncangannya lebih dahsyat, yakni M 7,5.

Gempa Venezuela menimbulkan kerusakan serius dari infrastruktur di negara itu. Sejumlah gedung di wilayah ibu kota Venezuela, Caracas, dilaporkan rusak hingga ambruk.

Bukan itu, saja gempa juga mengakibatkan korban hilang nyawa. Sesuai laporan korban tewas akibat dua gempa dahsyat itu mencapai 235 orang dan korban luka 1.520 orang.

“Atas nama DPR RI dan rakyat Indonesia, kami sampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat Venezuela. Kami dapat merasakan beratnya beban akibat gempa bumi seperti di Venezuela karena pernah mengalami hal yang sama,” katanya.

Puan juga meminta agar pemerintah Indonesia terus memantau kondisi para WNI di tiga negara itu. Ia mendorong Pemerintah segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI dalam situasi bencana internasional.

"Meski Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada korban WNI kami minta pemerintah terus memantau keadaan seluruh WNI di wilayah terdampak. Termasuk membentuk pusat informasi terpadu bagi keluarga di Indonesia, kesiapan bantuan logistik dan layanan psikososial jika dibutuhkan,” katanya.

Ia juga meminta Pemerintah memperkuat sistem perlindungan WNI berbasis teknologi melalui pemutakhiran data diaspora Indonesia. Bahkan diperlukan pula optimalisasi layanan Safe Travel, serta pengembangan sistem komunikasi darurat.

Dengan sistem komunikasi darurat, memungkinkan perwakilan Indonesia memperoleh informasi kondisi WNI di luar negeri. Diharapkan hal itu lebih cepat dilakukan ketika terjadi bencana atau konflik di luar negeri.

“Perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kesiapsiagaan yang terukur, termasuk bagi WNI berada di luar negeri. Negara harus selalu memiliki kemampuan untuk menjangkau, melindungi, dan memastikan keselamatan WNI di manapun rakyat Indonesia berada," katanya.

Dengan peristiwa beruntun gempa bumi tersebut, ia meminta Indonesia terus mewaspadai potensi gempa bumi. Puan mendorong Pemerintah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi gempa.

“Masyarakat Indonesia perlu terus mengasah kesiapsiagaan mandiri dan cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Mulai dari memahami teknik berlindung di bawah furniture kokoh saat guncangan terjadi, sampai evakuasi bila ada ancaman tsunami,” ujarnya.