Hadapi 'Aging Population', Rusia Buka Peluang bagi Pekerja Migran Indonesia
- 24 Jun 2026 13:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah Rusia melihat peluang kerja sama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut.
- Kedutaan Besar Rusia dan perwakilan dagang Rusia telah melakukan berbagai langkah awal untuk membuka peluang kerja sama tersebut.
- Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagaynov, mengatakan bahwa jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini memang belum terlalu besar.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Rusia melihat peluang kerja sama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan bahwa Rusia saat ini menghadapi tantangan demografis yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri.
“Populasi kami terus menua, yang berarti kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan Rusia mulai mencari berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut di banyak kawasan,” ujar Tolchenov dalam press briefing, Rabu, 24 Juni 2026 di Jakarta.
Tolchenov menjelaskan selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Menurut Tolchenov, Kedutaan Besar Rusia dan perwakilan dagang Rusia telah melakukan berbagai langkah awal untuk membuka peluang kerja sama tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah Indonesia dan perusahaan yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja.
“Kami telah menjalin kontak dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan dapat membantu menyediakan tenaga kerja, serta beberapa pekerja yang juga telah menghubungi kami secara langsung,” ujarnya menambahkan.
Meski demikian, Tolchenov menegaskan proses pengembangan kerja sama ketenagakerjaan antara kedua negara masih berada pada tahap awal. Ia menyebut upaya tersebut sebagai langkah pertama dalam perjalanan panjang yang memerlukan kesiapan regulasi dan koordinasi dari berbagai pihak.
“Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Kami juga berkepentingan agar seluruh proses berjalan secara legal, jelas, transparan, dan memiliki jaminan hukum yang memadai,” ucap Dubes Rusia untuk Indonesia.
Sementara, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagaynov, mengatakan bahwa jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini memang belum terlalu besar. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak mengurangi pentingnya upaya perlindungan hak dan kepentingan para pekerja migran.
“Jumlah pekerja migran dari negara-negara di kawasan ASEAN yang bekerja di Rusia tidak terlalu besar. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memperhatikan hak-hak dan kepentingan mereka,” kata Zagaynov dalam kesempatan yang sama.
Zagaynov menambahkan kerja sama ASEAN-Rusia telah mencakup peningkatan akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan, sertifikasi, serta pengakuan keterampilan melalui implementasi Deklarasi Vientiane tentang Mobilitas, Pengakuan, dan Pengembangan Keterampilan bagi Pekerja Migran. Menurutnya, isu ketenagakerjaan berpotensi menjadi salah satu bidang kerja sama yang menjanjikan dalam hubungan Rusia dan Indonesia di masa mendatang.
"Kami tidak memiliki mekanisme khusus dengan ASEAN untuk menangani isu-isu ini. Namun demikian, tentu terdapat berbagai forum dan kerangka kerja yang memungkinkan pembahasan mengenai persoalan tersebut," ucapnya.
KTT ASEAN-Rusia pada 17-18 Juni 2026 di Kazan turut menghasilkan Rencana Aksi Komprehensif untuk implementasi Kemitraan Strategis 2026-2030, dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi. Yakni, menjelajahi kerja sama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, pengarusutamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja, dengan mempertimbangkan Deklarasi Vientiane.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....