Perdamaian AS-Iran Terancam, Israel Dinilai Jadi Penghambat Utama

RRI.CO.ID, Jakarta – Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 60 hari melalui mediasi Pakistan dan Qatar. Kesepakatan ini mencakup pembukaan Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran.

Kesepakatan tersebut diumumkan setelah pertemuan diplomatik kedua negara yang berlangsung intensif sejak awal tahun. Fokus utama adalah meredakan ketegangan militer dan memulihkan stabilitas ekonomi global.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya hambatan serius dalam implementasi kesepakatan damai tersebut. Israel disebut memiliki kepentingan berbeda yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian.

Sekjen IKAL Strategic Centre, Dr. Surya Wiranto, menilai kesepakatan ini sebenarnya diinginkan kedua pihak. Namun, dinamika geopolitik membuat proses damai tidak berjalan mulus.

"Kesepakatan damai ini kan sebenarnya diinginkan oleh kedua pihak, namun ada pihak lain, yang namanya Israel, yang punya kepentingan utama itu, yang justru tidak sepakat dengan kesepakatan damai ini. Nah, sehingga kesepakatan damai atau diplomasi-diplomasi yang selama ini sudah dirancang sedemikian bagus dengan tuntutan dari masing-masing pihak, ini terancam batal atau terhambat," kata Surya dalam perbincangan bersama PRO3 RRI, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan upaya diplomasi sebelumnya juga sering terganggu oleh aksi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat kepercayaan antar pihak menjadi rapuh.

Surya menambahkan, pola perubahan sikap dari Amerika Serikat juga menjadi faktor penghambat utama. Pernyataan ancaman dinilai memperburuk situasi yang sudah sensitif.

" Dan setiap kali upaya damai, pasti ada antara ancaman juga serangan gitu ya. Apalagi kalau udah digagal dengan Israel yang dia sebenarnya punya tujuan tertentu ya untuk menguasai Timur Tengah," ujarnya.

Selain itu, Israel disebut tidak terikat dalam kesepakatan tersebut dan tetap menjalankan agenda militernya. Hal ini memperbesar potensi konflik berlanjut di kawasan Lebanon.

Ke depan, masa uji coba selama 60 hari akan menjadi penentu keberlanjutan perdamaian. Dunia internasional kini menunggu apakah kesepakatan ini benar-benar dapat bertahan. (Sarah Maulida Ali)