KBRI Tokyo Dampingi Penanganan Kasus Kematian WNI di Hokkaido

RRI.CO.ID, Jakarta - KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang WNI berinisial SR di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang. Korban diduga ditusuk oleh sesama WNI berinisial MALA pada Kamis, 4 Juni 2026.

Keduanya diketahui merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang bekerja di Jepang. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, korban sempat mendapatkan perawatan medis setelah kejadian.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI, korban sempat dibawa ke rumah sakit setempat. Namun kemudian dinyatakan meninggal dunia,” kata Heni dalam pesan tertulis kepada RRI, Senin, 8 Juni 2026.

Selain korban, insiden tersebut juga mengakibatkan seorang anggota kepolisian Jepang dan seorang WNI lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, aparat Kepolisian Chitose masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara lengkap kronologi dan penyebab peristiwa tersebut.

Heni menjelaskan, KBRI Tokyo menjalin komunikasi dengan Kepolisian Chitose serta sejumlah pihak terkait guna mengurus penanganan jenazah korban. Perwakilan RI di Jepang juga telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk menyampaikan kabar duka sekaligus membahas rencana pemulangan jenazah.

“KBRI Tokyo telah berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk mengabarkan berita duka ini dan membahas rencana pemulangan jenazah ke Indonesia. Adapun untuk pelaku saat ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian Chitose,” ucap Heni.

Terkait motif penusukan, Heni mengatakan informasi awal dari Kepolisian Chitose mengarah pada persoalan hubungan pribadi. Meski demikian, ia menegaskan, kesimpulan resmi belum dapat ditetapkan karena proses penyelidikan masih berlangsung.

“Menurut Kepolisian Chitose, motif peristiwa ini diduga terkait hubungan pribadi. Namun, semuanya masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Tokyo menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Pemerintah memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi, termasuk proses pemulangan jenazah serta pendampingan selama proses hukum berjalan.