RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Malaysia merespons baik usulan Indonesia untuk adanya perluasan peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Hal itu disampaikan Menlu RI Sugiono kepada Menlu Malaysia Mohamad Hasan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-17.

“Terdapat usulan dari pihak Indonesia agar peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia diperluas ke sektor-sektor lain di luar sektor yang sudah ada saat ini. Terutama, di bidang keperawatan dan beberapa bidang lainnya,” kata Menlu Mohamad Hasan saat pernyataan pers bersama Menlu Sugiono usai JCBC, Kamis, 4 Juni 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta.

Menlu yang akrab disapa Tok Mat ini memastikan, berbagai usulan dari Indonesia akan ia sampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Termasuk, ke Kementerian Kesehatan terkait usulan peluang bagi tenaga kerja Indonesia di bidang keperawatan.

“Usulan tersebut akan kami bahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait karena hal itu berada di luar lingkup Kemlu dan lebih berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Namun, saya meyakini bahwa itu merupakan usulan yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi sektor kesehatan Malaysia dalam jangka pendek,” ujar Menlu Malaysia.

Pada kesempatan itu Menlu Mohamad Hasan menyebut, ia bersama Menlu Sugiono turut membahas mengenai isu terkait perbatasan darat dan maritim. Ia menambahkan, isu itu akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin kedua negara dalam konsultasi tahunan yang direncanakan dilaksanakan pada akhir 2026 di Malaysia.

“Kami juga membicarakan beberapa isu lama terkait perbatasan darat dan maritim, saya yakin dan melihat bahwa pada tahap akhir ini telah tercapai sejumlah kesepahaman. Yang akan kami bawa untuk dibahas dan disetujui oleh kedua pemimpin negara dalam pertemuan konsultasi tahunan,” ucap Menlu Malaysia.

“Yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Dengan Malaysia sebagai tuan rumah bagi Indonesia,”katanya.

Selain, Menlu Malaysia memastikan Malaysia memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan pendidikan WNI di negara itu. “Bagi saya dan bagi kami, hak atas pendidikan adalah HAM yang diakui dalam berbagai konvensi internasional, karena itu, kami memberikan perhatian terhadap hal tersebut,” ujarnya.