RRI.CO.ID, Jakarta - Kemlu RI bersama Direktorat Pelindungan WNI memfasilitasi kepulangan enam relawan Indonesia peserta Global Sumud Land Convoy (GSLC). Keenam WNI ini sebelumnya mengikuti misi bantuan kemanusiaan internasional untuk Palestina.

Keenam relawan tersebut tiba di Jakarta pada Jumat, 29 Mei 2026 sekitar pukul 17.35 WIB. Sementara, satu relawan lainnya masih berada di Istanbul dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menjelaskan bahwa misi kemanusiaan yang digagas Global Sumud Flotilla (GSF) dilakukan melalui jalur laut dan darat. Yakni, dengan rute Libya–Mesir–Gaza.

Rombongan relawan internasional, termasuk tujuh warga negara Indonesia, berupaya membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Sementara, sejak awal keberangkatan para relawan, Kemlu bersama perwakilan RI terkait, terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak.

Termasuk, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli. Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan keselamatan para WNI.

Namun, dalam perjalanan menuju Gaza, rombongan GSLC tidak berhasil memperoleh izin melintas di wilayah Sirte yang merupakan perbatasan Libya barat dan Libya timur. “KBRI Tripoli berhasil menjemput ketujuh relawan Indonesia pada 25 dan 26 Mei 2026,” demikian pernyataan Kemlu RI, Jumat.

Selama berada di Tripoli, para relawan mendapat pendampingan penuh dan ditampung sementara di Wisma KBRI Tripoli sambil menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Para relawan juga menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kemlu dan Perwakilan RI.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan prioritas utama. Kemlu RI juga mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin menjadi relawan di wilayah konflik agar mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang.

Meski mengapresiasi semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk menyalurkan bantuan ke wilayah konflik. Namun, mempertimbangkan kondisi keamanan, masyarakat disarankan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui lembaga resmi yang memiliki akreditasi dan jaringan terpercaya di wilayah tujuan.