RRI.CO.ID, Beirut- Pemerintah Indonesia memastikan proses pemulangan jenazah (Repatriasi) tiga personel penjaga perdamaian Indonesia, yang gugur di Lebanon dapat berlangsung cepat dan lancar. Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan proses repatriasi dapat berlangsung secara cepat, aman, dan lancar.

Tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), gugur dalam serangan di Lebanon. Serangan dilakukan oleh militer Israel.

"Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi penguat dalam mengiringi kepulangan para pahlawan bangsa," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, seperti dalam keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jumat, 3 Maret 2026.

Pemulangan jenazah diharapkan dapat dilakukan dalam pekan pertama April 2026. Proses repatriasi dalam situasi konflik menjadi tantangan tersendiri, seperti jarak tempuh Beirut-Jakarta yang lebih lama.

Biasanya dalam kondisi normal, penerbangan membutuhkan waktu 17 jam. Namun situasi perang, kondisinya akan lebih lama.

Saat ini intensitas kontak senjata di berbagai titik termasuk di Lebanon Selatan masih berlangsung. Kondisi ini, tidak hanya membatasi pergerakan tetapi mengancam keselamatan jiwa.

Sebelum pemulangan jenazah, digelar upacara pelepasan dan penghormatan jenazah di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Lebanon, Kamis, 2 April 2026 . Upacara dipimpin oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian mereka dalam menjaga perdamaian dunia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam serangan Israel yang telah menewaskan tiga prajurit TNI yang sedang bertugas. Ketiganya adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Rhomadhon.

Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menuntut dilakukan penyelidikan menyeluruh karena Indonesia menilai ada unsur kesengajaan. Ada upaya untuk melemahkan dan menggagalkan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi DK PBB 1701 terkait gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah

“Indonesia menilai bahwa serangan beruntun itu bukan sekadar insiden, melainkan tindakan yang disengaja. Atas dasar itu, Indonesia menuntut penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan, serta meminta DK PBB memantau dan menindaklanjuti hasilnya,” kata Umar, dalam rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa 31 Januari 2026 waktu setempat.

Pemerintah Indonesia menyampaikan kemarahan rakyat atas tewasnya tiga prajurit terbaik Indonesia. Rakyat Indonesia kehilangan tiga sosok putra terbaik bangsa.

"Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan juga kehilangan besar bagi kita semua," kata Umar Hadi.

Umar mengatakan meningkatnya ketegangan tersebut karena ulah dari Israel yang melakukan serangan secara berulang ke Lebanon. Indonesia mengecam serangan Israel yang dianggap telah melanggar serius kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon.

"Serangan-serangan ini mencerminkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ini mungkin merupakan bentuk kejahatan perang menurut hukum internasional," tegas Umar.

Umar menegaskan pengabdian tiga prajurit yang gugur menjadi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Banjirnya ucapan duka cita dan dukungan internasional bagi Indonesia merupakan bukti keberhasilan mereka mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.