RRI.CO.ID, Tokyo - Proses negosiasi untuk perlintasan kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz masih dilakukan oleh Indonesia dan Iran. Hal itu disampaikan Menlu RI, Sugiono di sela-sela mendampingi kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin, 30 Maret 2026.

Menlu menyebut, Iran memberikan sinyal positif dalam proses negosiasi tersebut. “Ini masih dibicarakan, masih dinegosiasi dan ada sinyal positif, kita lihat nanti eksekusinya seperti apa,” ucapnya menambahkan.

Sebelumya, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang mengungkapkan, sinyal positif untuk perlintasan kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz mulai ditunjukkan Iran. Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah menyampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran tersebut kepada Kemlu RI.

“Kedubes Iran telah menyampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Terdapat beberapa detail informasi kapal yang diperlukan, yang telah diteruskan pada pihak Iran,” kata Yvonne Mewengkang kepada RRI dalam pesan tertulis, Sabtu, 28 Maret 2026.

Yvonne mengungkapkan, Kemlu RI melakukan koordinasi lanjutan bersama berbagai pihak Pertamina dalam menyikapi perkembangan tersebut. Ia menyatakan, koordinasi itu utamanya terkait kesiapan teknis oleh pihak Pertamina.

“Menyikapi perkembangan ini, telah dilakukan koordinasi lanjutan juga antara Kemlu dan pihak-pihak Pertamina terkait. Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari Pemerintah Iran,” ujarnya menambahkan.

Adapun dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masing-masing Pertamina Pride dan Gamnusoro masih tertahan di Selat Hormuz. Sebelumnya, kapal tanker PIS Rinjani dan PIS Paragon telah berhasil melewati Selat Hormuz pada Selasa, 10 Maret 2026.

Tertahannya kapal-kapal tanker milik Pertamina terjadi sebagai dampak perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Iran pun membatasi akses di Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel dan AS.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah mencari solusi dalam merespons krisis BBM akibat dampak perang yang terjadi sejak 28 Februari 2026 itu. Sementara, Filipina telah mengumumkan krisis BBM pada 24 Maret lalu yang akan berlaku selama satu tahun sebagai imbas perang di Timur Tengah.