RRI.CO.ID, Seoul - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta pemerintah menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan krisis dampak konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Langkah yang diminta tersebut termasuk skenario terburuk, dilansir dari Yonhap, Rabu, 18 Maret 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kabinet di Sejong, di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas dampak konflik yang terus berlangsung. Kekhawatiran ini dipicu kondisi Selat Hormuz yang terdampak konflik, padahal jalur tersebut merupakan rute vital pengiriman minyak dunia.

Perang Amerika Serikat di Iran yang telah memasuki minggu ketiga semakin meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi Korea Selatan yang sangat bergantung pada impor energi.

Lee pun meminta pemerintah meningkatkan upaya diplomatik untuk mengamankan tambahan pasokan minyak mentah serta mencari sumber energi alternatif. Selain itu, ia menekankan pentingnya langkah penghematan energi.

Langkah tersebut termasuk opsi pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat setiap lima atau sepuluh hari jika diperlukan. Ia juga membuka kemungkinan penerapan langkah darurat seperti pengendalian ekspor dan peningkatan operasi pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, Korea Selatan telah menerapkan sistem batas harga minyak. Negara tersebut juga menjalin kesepakatan dengan Uni Emirat Arab untuk mengamankan 6 juta barel minyak mentah.

Meski kebijakan tersebut sempat menstabilkan harga bahan bakar, Lee memperingatkan bahwa situasi di Timur Tengah terus memburuk. Kondisi ini berpotensi membuat harga minyak kembali tidak stabil dan berdampak lebih besar terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu, Lee mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan anggaran tambahan guna mendukung kelompok rentan dan perusahaan ekspor. Ia juga meminta Majelis Nasional untuk segera meninjau proposal tersebut setelah diajukan.

Secara khusus, pemerintah diminta mempertimbangkan alokasi tambahan bagi wilayah di luar ibu kota serta kelompok masyarakat yang rentan secara finansial. Langkah ini bertujuan membantu mereka menghadapi guncangan ekonomi akibat krisis global.