RRI.CO.ID, Bangkok — Pemerintah Thailand memerintahkan langkah penghematan energi nasional di tengah tekanan pasokan energi yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, dilansir dari Reuters, Rabu, 11 Maret 2026.

Perdana Menteri meminta para pegawai negeri mengurangi konsumsi energi dalam berbagai aktivitas kerja. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah sistem bekerja dari rumah bagi pegawai negeri.

Meski demikian, pejabat yang bertugas melayani masyarakat tetap diminta bekerja di kantor. Pemerintah juga menangguhkan perjalanan dinas luar negeri serta mendorong pegawai menggunakan tangga dibandingkan lift guna menghemat listrik.

Selain itu, penggunaan listrik di kantor pemerintah harus ditekan dengan mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penghematan energi, termasuk dengan berbagi kendaraan atau carpooling.

Sekitar 68 persen kebutuhan energi Thailand berasal dari gas alam, dengan sebagian besar produksi berasal dari wilayah Teluk Thailand. Sementara itu, sekitar 35 persen pasokan energi berasal dari impor, termasuk dari negara tetangga Myanmar.

Awal bulan ini Thailand juga menghentikan ekspor energi ke semua negara kecuali Laos dan Myanmar. Pemerintah memperingatkan bahwa jika situasi energi semakin memburuk, langkah-langkah yang lebih ketat dapat diterapkan.

Di antaranya adalah meredupkan lampu papan iklan serta menutup stasiun pengisian bahan bakar pada pukul 22.00. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global.