RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), dewan perdamaian yang dinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, 22 Januari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto meyatakan komitmen Indonesia dalam mengawasi perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi pascakonflik, terutama di Gaza.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan. Namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump,” ujar Presiden Prabowo dalam agenda Inaugural Meeting BoP, Washington D.C, Amerika Serikat, 19 Februari 2026.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001–2009, Hassan Wirajuda menjelaskan adanya sejumlah pertimbangan strategis di balik langkah Indonesia terlibat dalam Board of Peace (BOP) terkait konflik di Gaza. Ia menilai publik perlu memahami bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh pemerintah.

Hassan mengatakan dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut kepada sejumlah tokoh. Namun, menurutnya, dalam diplomasi internasional tidak semua informasi dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Dalam diplomasi kan sebagian pembahasan itu bersifat rahasia, sehingga tidak mudah disampaikan ke publik. Wajar muncul berbagai pertanyaan di masyarakat,” ujarnya dalam dialog khusus bersama Pro 3 RRI, Selasa, 10 Maret 2026.

Ia mengatakan alasan Indonesia bergabung dalam BoP untuk pemulihan Gaza menjadi salah satu tanda tanya besar saat ini oleh publik. Konflik yang berlangsung selama dua tahun terakhir disebut telah menimbulkan korban besar serta kerusakan luas.

Ia menjelaskan keputusan bergabung dalam BoP juga berkaitan dengan pertemuan sejumlah negara mayoritas Muslim setelah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk mendukung proses pemulihan pascakonflik di Gaza.

“Pada 23 September setelah Presiden berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, ada pertemuan delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Jadi keputusan itu bukan keputusan sendiri, tetapi bersama negara lain,” katanya.

Hassan menilai delapan negara tersebut memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam upaya pemulihan Gaza. Hal itu juga berkaitan dengan dukungan finansial yang diharapkan untuk mendukung proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Ia mengatakan, hingga saat ini telah terkumpul komitmen dana sekitar 17 miliar dolar AS untuk pemulihan Gaza. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 miliar dolar berasal dari negara-negara anggota yang mayoritas berpenduduk Muslim.

“Jadi di situ ada posisi tawar. Kita sendiri mungkin tidak sekuat kalau tidak bergabung dengan negara lain,” ujarnya. Hassan menambahkan BoP juga merupakan kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai sebelumnya. Sehingga pembentukan BoP lebih ditujukan untuk memikirkan langkah lanjutan setelah perang dihentikan.

Lebih lanjut, ia juga menilai seruan agar Indonesia keluar dari BoP perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada emosi atau tekanan opini publik.

“Kalau BoP bubar, belum ada yang bisa memastikan juga kalau konflik akan serta-merta selesai. Jadi konsekuensi-konsekuensi itu harus dihitung,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tentu telah melakukan berbagai kalkulasi sebelum mengambil keputusan tersebut. Namun kemungkinan untuk meninjau kembali keterlibatan dalam BoP tetap terbuka jika situasi berubah.

Menurut Hassan, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai opsi di masa depan terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan konflik serta efektivitas mandat BoP.