RRI.CO.ID, Tangerang - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendeteksi 200 pekerja migran Indonesia (PMI) berada di Iran saat ini. Seluruhnya tidak terdaftar dalam sistem resmi alias pekerja migran non-prosesural (ilegal).

Wakil Menteri P2MI, Chistina Aryani mengatakan Iran itu bukan negara penempatan PMI. Tetapi mungkin ada yang masuk ke sana, misalnya tadinya mereka dari negara mana lalu pindah ke sana, itu sangat mungkin.

"Kalau WNI (Warga Negara Indonesia, Red) sendiri yang ada di Iran, termasuk yang bekerja di kedutaan di Teheran itu enggak nyampe 200 jumlahnya. Tapi bukan pekerja migran yang terdaftar di sistem kami, berartubnon-prosedural semua ya," ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 5 Maret 2026.

Chistina menyatakan dari Direntirat Jenderal KP2MI sudah melakuka rapat

intensif dengan perwakilan-perwakilan yang ada dibeberapa negara Timur Tengah.

Khususnya yang kira-kira terdampak, sudah membuka hotline serta mendirikan Crisis Center.

"Lita sudah lakukan mitigasi dan menampung aduan dan lain-lain, nah, sejauh ini sih belum ada nih aduan yang masuk juga belum ada. Kemarin juga saya sempat bicara dengan Dubes dari kita di Qatar itu juga keadaannya belum terdampak," kata dia.

Kendati denikian, lanjutnya, bukan berarti harapan tidak ingin membaik, namun yang penting pemerintah siap apabila sampai nanti ada evakuasi dilakukan. Ini bukan yang pertama, Indonesia itu sudah pernah mengevakuasi beberapa kali selama ini.

Menteri P2MI, Mukhtarudin juga menyampaikan pihaknya terus memantau perkembangan situasi secara intensif terkait eskali di Timur Tengah. Tentunya melalui koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia dinegara-negara terdampak.

“Kami melakukan pemantauan secara ketat terhadap dinamika yang berkembang di Timur Tengah. Keselamatan dan pelindungan PMI merupakan prioritas utama pemerintah,” ujar Mukhtarudin.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan RI hingga Rabu 4 Maret 2026, belum terdapat laporan PMI yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi keamanan dikawasan dapat berubah sewaktu-waktu.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada pekerja migran Indonesia yang terdampak secara langsung. Namun, kami tetap siaga dan terus memperkuat langkah antisipasi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, KP2MI berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri serta KBRI dan KJRI di kawasan Timur Tengah. Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan Tim Crisis Monitoring pada Direktorat Jenderal Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko.

Kemudian, pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan serta diseminasi panduan kewaspadaan. Hingga pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah.

“Kami memastikan setiap perkembangan dapat direspons secara cepat dan terukur. Pendataan juga terus diperbarui sebagai langkah kesiapan apabila diperlukan tindakan lebih lanjut,” ucap Mukhtarudin.