RRI.CO.ID, Yangon — Junta Myanmar mengumumkan kebijakan pembatasan bahan bakar untuk kendaraan pribadi yang akan mulai berlaku pada Jumat, 7 Maret 2026. Kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu, 4 Maret 2026 oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas gangguan pasokan energi global akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pengiriman minyak dunia disebut terhambat, termasuk dampak dari perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Melansir dari The Straits Times, penutupan efektif Sekat Hormuz mengganggu jalur tanker menuju Asia. Dalam aturan baru itu, pemerintah menerapkan sistem ganjil-genap bagi kendaraan pribadi.

Pelat nomor genap hanya diperbolehkan beroperasi pada tanggal genap, sementara pelat nomor ganjil hanya pada tanggal ganjil. Kendaraan listrik dan sepeda motor listrik dikecualikan dari kebijakan tersebut.

Pemerintah juga memperingatkan pelaku usaha dan individu agar tidak menimbun bahan bakar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Mereka yang melanggar akan menghadapi ancaman tuntutan hukum.

Myanmar sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan dari Singapura dan Malaysia yang mengolah minyak mentah asal Timur Tengah. Gangguan distribusi telah menyebabkan kelangkaan di sejumlah wilayah, meski pasokan alternatif masih tersedia melalui Rusia dan Thailand.

Di kota perbatasan Myawaddy, stok bahan bakar dilaporkan habis lebih awal. Hal tersebut menyebabkan warga terpaksa menyeberang ke Mae Sot, Thailand, untuk mengisi bahan bakar.

Di Yangon sebagai pusat komersial negara itu, warga menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan tersebut. Mereka menilai langkah ini dapat mendorong kenaikan biaya hidup di tengah kondisi kota yang sudah sering dilanda pemadaman listrik.

Sistem ganjil-genap dinilai merepotkan karena tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Lonjakan harga bahan bakar juga memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan cadangan strategis negara tersebut.