RRI.CO.ID, Hamilton — Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Ukraina, saat perang Ukraina memasuki tahun keempat. Resolusi ini diprakarsai oleh Ukraina dan disponsori bersama oleh lebih dari 45 negara.

Melansir dari Anadolu, Rabu, 25 Februari 2026, hasil pemungutan suara menunjukkan 107 mendukung, 12 menolak, dan 51 negara memilih abstain. Rusia memberikan suara menolak resolusi, sementara Amerika Serikat memilih abstain.

Rancangan resolusi ini mendesak tercapainya perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina. Rancangan ini juga menyoroti dampak perang di tingkat regional dan global.

Resolusi menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan Rusia terhadap warga sipil, objek sipil, dan infrastruktur energi penting yang memperburuk situasi kemanusiaan. Resolusi juga menegaskan komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina, termasuk wilayah perairannya.

Resolusi menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat. Resolusi juga mendesak pertukaran lengkap tawanan perang dan pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah.

Selain itu, resolusi menekankan pemulangan warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi paksa, termasuk anak-anak, sebagai langkah membangun kepercayaan. Sementara itu, Amerika Serikat mengusulkan “motion for division” terhadap resolusi tersebut.

Usulan ini bertujuan memisahkan paragraf kedua bagian latar belakang dari bagian resolusi lainnya. Klausul tindakan kedua juga akan dipisahkan untuk dilakukan pemungutan suara terpisah.

Usulan ini ditentang keras oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa, yang menyebutnya sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima. Wakil utusan AS untuk PBB Tammy Bruce membela usulan tersebut.

Ia beralasan bahwa bahasa tertentu dalam resolusi dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi. Menurutnya, sebaiknya fokus diberikan pada berbagai jalur diplomatik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Resolusi ini mencerminkan dukungan internasional terhadap penyelesaian damai di Ukraina. Selain itu, resolusi juga menekankan upaya melindungi warga sipil dari dampak perang yang terus berkepanjangan.