Lakukan Perluasan Tepi Barat Palestina, Menlu Dunia Kutuk Israel

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama 18 menteri luar negeri lainnya mengutuk keputusan Israel yang melakukan perluasan besar-besaran atas wilayah Tepi Barat Palestina. Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga turut mengutuk keputusan zionis yang melanggar hukum internasional itu.

Para pihak menyebut perubahan itu sangat luas dan sistematis. Tanah Palestina diklasifikasikan ulang sebagai apa yang disebut tanah negara Israel.

Langkah itu mempercepat aktivitas pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. Kebijakan tersebut juga memperkuat administrasi Israel di Tepi Barat.

Pemukiman ilegal dinilai melanggar hukum internasional secara mencolok. Termasuk bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan opini penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024.

“Keputusan-keputusan terbaru ini bagian dari upaya mengubah realitas di lapangan. Langkah itu memajukan aneksasi de facto yang tidak dapat diterima,” ujar para pihak dalam pernyataan dilansir dari akun X Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 24 Februari 2026.

Mereka menilai kebijakan tersebut merusak upaya perdamaian dan stabilitas kawasan. Termasuk, mengganggu Rencana 20 Poin untuk Gaza dan prospek integrasi regional.

Para pihak menyerukan Pemerintah Israel segera membatalkan keputusan tersebut. Israel juga diminta menghormati kewajiban hukumnya berdasarkan hukum internasional.

Mereka mendesak Israel menahan diri dari perubahan permanen wilayah pendudukan. Perubahan itu menyangkut status hukum dan administratif Palestina.

Keputusan ini menyusul percepatan proyek pemukiman termasuk proyek E1. Publikasi tender proyek itu dinilai mengancam kelangsungan Negara Palestina.

“Dalam konteks itu, kami menegaskan kembali penolakan terhadap aneksasi. Kami menentang segala upaya mengubah komposisi dan status wilayah pendudukan,” kata mereka, tegas.

Para pihak menegaskan komitmen pada Solusi Dua Negara dan Inisiatif Perdamaian Arab. “Pengakhiran konflik penting bagi perdamaian dan integrasi regional,” ujar pernyataan bersama tersebut.