RRI.CO.ID, New Delhi - Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan (AI) diyakini dapat menjadi mesin yang andal untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres saat menghadiri KTT Dampak AI, Jumat, 20 Februari 2026 di New Delhi, India.

Menurut Guterres, hal itu dapat terwujud apabila dunia berpedoman pada peran kunci sains dalam tata kelola internasional kecerdasan buatan. Ia mendesak komunitas internasional untuk membangun masa depan dengan kebijakan sama cerdasnya dengan teknologi yang ingin dipandu.

Guterres mencatat inovasi AI bergerak dengan kecepatan cahaya, melampaui kemampuan kolektif bersama untuk sepenuhnya memahaminya, apalagi mengaturnya. “Jika, kita ingin AI melayani umat manusia, kebijakan tidak dapat dibangun berdasarkan tebakan, perlunya fakta yang dapat kita percayai dan bagikan di berbagai negara dan sektor,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, PBB sedang mengembangkan mekanisme yang menempatkan sains sebagai pusat kerja sama internasional di bidang AI. Dimulai dengan badan yang baru dibentuk yang menyatukan 40 pakar terkemuka di bidang tersebut.

Panel Ilmiah Internasional Independen tentang Kecerdasan Buatan bertujuan untuk membantu menutup “kesenjangan pengetahuan AI”. Serta, menilai dampak nyata teknologi baru ini di berbagai ekonomi dan masyarakat.

Sehingga, negara-negara dapat bertindak dengan kejelasan yang sama terlepas dari tingkat kapasitas AI mereka. “Panel ini akan menyediakan landasan analisis bersama, membantu negara-negara anggota beralih dari debat filosofis ke koordinasi teknis dan mendasarkan pilihan pada bukti,” katanya.

Guterres menegaskan bahwa tata kelola AI yang dipimpin sains bukanlah penghambat kemajuan melainkan akselerator untuk solusi. Menurutnya, hal ini akan membantu negara-negara untuk mengidentifikasi di mana AI dapat memberikan manfaat terbesar, tercepat.

Lebih lanjut, komunitas internasional akan dapat mengantisipasi dampak AI sejak dini, seperti risiko bagi anak-anak atau pasar tenaga kerja. Dengan begitu, negara-negara dapat mempersiapkan, melindungi, dan berinvestasi pada sumber daya manusia.