RRI.CO.ID, Jakarta - Sebagai Presiden Dewan HAM ke-20, Indonesia akan memimpin Sidang Dewan HAM ke-61 pada 23 Februari – 31 Maret 2026. Ini akan menjadi sidang perdana bagi Indonesia dalam presidensinya.

“Jadi, di sesi Dewan HAM ke-61 ini akan menjadi sesi pertama dimana kita memimpin sesi reguler Dewan HAM sebagai Presiden Dewan HAM yang ke-20. Tentu saja sesi ini berlangsung di tengah begitu banyak dinamika, terutama dalam isu-isu pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, Kamis, 19 Februari 2026, di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Menlu RI, Sugiono juga dijadwalkan akan menghadiri Sidang Dewan HAM ke-61 di Jenewa, Swiss, pada sesi pejabat tinggi. Menlu RI akan hadir sebagai Ketua Delegasi RI dan direncanakan turut menyampaikan pernyataan nasional.

“Kita masih terus finalisasi untuk list of speakers (daftar pembicara-red). Kita berharap Menlu (Sugiono-red) bisa mendapat giliran bicara di hari pertama dan di segmen pertama,” ujarnya.

Menurut Indah, Presidensi Indonesia dalam Sidang Dewan HAM ke-61 akan memastikan dukungan Indonesia terhadap isu multilateralisme. Utamanya, dalam memastikan kredibilitas, efektivitas dan konsistensi Dewan HAM.

“Kita juga mengedepankan isu-isu prioritas yang selama ini selalu kita usung sebagai negara anggota Dewan HAM sejak 2024. Seperti, keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara juga,” kata Indah memaparkan.

Indah menyatakan, pada Sidang Dewan HAM nantinya Indonesia juga akan menyampaikan perkembangan terkait isu HAM di tanah air. Di antaranya meliputi isu pemajuan dan pelindungan HAM, penanganan konflik, dan berbagai isu terkait.

Secara khusus Indah menjelaskan, dalam Sidang Dewan HAM ke-61 Indonesia akan memiliki dua posisi berbeda, yakni sebagai anggota dan Presiden Dewan HAM ke-20. “Kita perlu pahami bersama sebagai presiden kita diharapkan untuk imparsial, untuk bisa memfasilitasi, memastikan Dewan HAM berjalan dengan baik dan efektif,” ucapnya.

“Tapi sebagai negara anggota posisi-posisi komitmen kemudian juga hal-hal yang menjadi isu-isu prioritas akan terus kita kedepankan," katanya.

Adapun Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” dalam menjalankan mandat sebagai presiden dengan pendekatan yang inklusif. Kemudian, memastikan akan selalu imparsial, objektif, transparan dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan Dewan HAM.