RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Pemerintah Indonesia tidak pernah gagal membayar utang atau default. Pemerintah Indonesia, kata Presiden Prabowo, bijaksana dalam mengelola keuangan dan ekonomi sehingga utang tidak pernah gagal dibayar.

“Kami telah mengelola ekonomi kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar (default), sekalipun dalam sejarah kami, kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha dalam Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat.

Presiden Prabowo mengungkap dalam tradisi di Indonesia, pemerintahan baru akan membayar utang dari pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan tradisi pemerintahan baru tetap menghormati rezim pemerintahan sebelumnya.

“Bahkan pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain, tradisi dalam masyarakat kami adalah menghormati kewajiban kami,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV Tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. BI mencatat ULN triwulan IV Tahun 2025 sebesar USD431,7 miliar atau Rp7.298 triliun (Kurs Rp16.906), sementara triwulan III 20205, senilai USD427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN pada triwulan IV Tahun 2025, dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Selain itu, ULN dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional karena kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Ia menegaskan ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pembiayaan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

“ULN pemerintah tetap terjaga, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Ramdan seperti dikutip disitus BI.