Rusia Tegaskan Netralitas Ukraina Jadi Kunci Perdamaian
- 06 Feb 2026 17:19 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Abu Dhabi — Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan Rusia dapat menerima Ukraina sebagai tetangga dalam jangka panjang. Hal tersebut dimungkinkan apabila Ukraina bersikap netral dan bersahabat, dilansir dari Xinhua, Jumat, 6 Februari 2026.
Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today pada Kamis, 5 Februari 2026. Ia menegaskan Ukraina tidak harus menjadi sekutu Moskow, namun harus menjadi negara yang tidak bermusuhan.
Lavrov menekankan penyelesaian konflik Ukraina harus berlandaskan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Hak tersebut mencakup akses terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan pemanas.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas bahasa, pendidikan, dan kebebasan beragama harus dijamin sesuai hukum internasional dan Konstitusi Ukraina.
Ia juga menegaskan bahwa bagi Rusia, prioritas utama dalam penyelesaian konflik bukanlah persoalan wilayah, melainkan perlindungan terhadap manusia. Lavrov menyebut warga etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia sebagai kelompok yang harus dilindungi hak-haknya.
Lavrov menegaskan bahwa mereka telah tinggal dan mengembangkan wilayah-wilayah tersebut selama berabad-abad. Dalam kesempatan tersebut, Lavrov mengkritik rencana perdamaian Ukraina yang dirujuk oleh Presiden Volodymyr Zelensky.
Ia menyatakan bahwa rencana tersebut tidak mencantumkan pemulihan hak-hak etnis Rusia maupun minoritas nasional lainnya, termasuk jaminan kebebasan beragama. Menurutnya, kebebasan berbahasa dan beragama telah diatur dalam Piagam PBB dan tidak dapat dijadikan alat tawar-menawar.
Pernyataan Lavrov disampaikan seiring berakhirnya putaran kedua perundingan Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Perundingan tersebut berlangsung tanpa terobosan besar.
Kedua pihak hanya mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dalam skala besar. Sementara itu, isu-isu utama seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata masih belum menemukan titik temu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....