Pemangkasan UNRWA di Gaza Perparah Krisis Kemanusiaan

RRI.CO.ID, Gaza - UNRWA melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap staf dan gaji di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Kondisi ini diperparah oleh perang yang berlangsung serta pembatasan akses bantuan oleh Israel.

Melansir dari Al Jazeera, Jumat, 6 Februari 2026, sebanyak 600 pegawai diberhentikan. Sementara itu, gaji staf lokal di Gaza dipotong 20 persen dan jam kerja dikurangi sebagai bagian dari langkah penghematan paksa.

Langkah ini diambil menyusul defisit anggaran UNRWA pada 2026 yang mencapai sekitar 220 juta dolar AS (Rp3,7 triliun). Kekurangan dana tersebut mengancam kelangsungan program kemanusiaan utama, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.

Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada kehidupan para pegawai UNRWA. Guru dan tenaga medis yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan bagi pengungsi Palestina kini turut terdampak secara serius.

UNRWA mencatat lebih dari 380 stafnya meninggal dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Sementara itu, banyak pegawai lainnya kehilangan gaji meski sedang sakit, terluka, atau kehilangan anggota keluarga.

Krisis UNRWA diperparah oleh tuduhan Israel yang menuduh badan PBB tersebut terlibat dengan kelompok bersenjata Palestina. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh UNRWA.

Pada 2025, Israel meloloskan undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah yang diklaim sebagai kedaulatannya, termasuk Yerusalem Timur. Selain itu, sebagian markas UNRWA dilaporkan telah dihancurkan.

Penurunan donasi internasional akibat pembekuan dana oleh sejumlah negara donor semakin memperburuk kondisi keuangan lembaga tersebut. Padahal, UNRWA melayani sekitar 70 persen penduduk Gaza yang berstatus pengungsi dan selama puluhan tahun.

Serikat pekerja UNRWA dan organisasi masyarakat sipil Palestina menilai pemangkasan ini tidak adil. Mereka menilai kebijakan tersebut justru memperparah penderitaan warga Gaza yang sudah hidup dalam kondisi krisis.

Menurut mereka, melemahkan UNRWA sama dengan melemahkan kerja kemanusiaan di Gaza. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menghapus hak-hak pengungsi Palestina.