RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn memastikan, ASEAN terus menjalin hubungan dengan Myanmar di tengah krisis politik yang melanda negara itu. Kata Sekjen Kao dalam pertemuan dengan wartawan, Rabu, 4 Februari 2026 di Markas Besar ASEAN, Jakarta.

“Namun yang terpenting adalah rakyat Myanmar dan tentu saja bagi kami, kami terus menjalin hubungan dengan Myanmar. Karena, Myanmar tetap menjadi anggota penuh ASEAN,” ucapnya. 

Kao menekankan, Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi kerangka acuan dalam keterlibatan yang diupayakan ASEAN terkait krisis di Myanmar. Sehingga, secara khusus mengharapkan, utusan khusus pada Keketuaan Filipina di ASEAN pada 2026 dapat diandalkan. 

“Filipina sebagai ketua, dan tentu saja juga sebagai utusan khusus untuk Myanmar, akan terus terlibat dengan para pemangku kepentingan utama Myanmar. Dan itulah yang telah Anda lihat, Filipina adalah utusan khusus yang mengunjungi Myanmar (awal Januari 2026-red),” ujarnya. 

Kao memaparkan, kunjungan Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro sebagai utusan khusus untuk Myanmar ke Ibu Kota Naypyidaw dinilai sebagai pendekatan seimbang. Sebab, menurutnya Lazaro berhasil bertemu dengan para pemangku kepentingan Myanmar.

“Ini menunjukkan bahwa ASEAN terus memprioritaskan keterlibatan kita dengan Myanmar untuk mendukung proses politik di Myanmar. Yang kita inginkan, tentu saja, adalah agar Myanmar menyelesaikan krisis politik secepat mungkin melalui proses yang dipimpin Myanmar,” kata Kao menekankan. 

Meski enggan berkomentar lebih jauh mengenai hasil pemilu di Myanmar, namun Sekjen Kao memberikan penilaian terhadap situasi di salah satu negara anggota ASEAN itu. Namun, Kao menilai perlu adanya gencatan senjata jangka panjang di Myanmar.

“Jadi, saya akan mengatakan bahwa selama kita tidak melihat peningkatan kekerasan di lapangan, selama kita memiliki gencatan senjata. Ini sangat jelas, kita perlu memiliki gencatan senjata jangka panjang di Myanmar, sehingga kita dapat bergerak maju dalam proses inklusif,” kata Sekjen ASEAN menegaskan. 

ASEAN sepakat untuk menunjuk Menlu negara anggota yang tengah menduduki posisi sebagai ketua sebagai utusan khusus di tiap tahunnya. Sementara, tampaknya, utusan khusus pada Keketuaan Filipina 2026 yaitu Maria Teresa Lazaro mendapatkan respons positif dari pemerintahan yang memimpin saat ini. 

Menlu Lazaro diketahui melakukan kunjungan ke Naypyidaw dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus pada 5 – 7 Januari 2026. Menlu Lazaro dalam kunjungannya itu mengadakan diskusi dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Myanmar. 

Keberhasilan Menlu Lazaro bertemu Jenderal Min mengulang kesuksesan Utusan Khusus di bawah Keketuaan Laos dan Malaysia. Pemimpin junta Myanmar itu bertemu dengan Utusan Khusus Laos pada awal Januari 2024 dan Utusan Khusus Malaysia pada Oktober 2025.