KBRN, Bangkok: ASEAN diperkirakan akan menghadapi kesulitan untuk kembali menjalin keterlibatan dengan Myanmar. Hal tersebut menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, pada Selasa (25/11/2025), dilansir dari CNA.

Ia menyoroti pemilu umum multi-tahap yang dijadwalkan Myanmar mulai 28 Desember, yang digelar di tengah perang saudara yang masih berkecamuk. Banyak pihak menilai pemilu tersebut hanyalah upaya junta mempertahankan kekuasaan setelah mengambil alih pemerintahan melalui kudeta pada 2021.

Sejumlah partai prodemokrasi telah dilarang, sementara lainnya menolak untuk berpartisipasi. Pemimpin junta Min Aung Hlaing pun mengakui bahwa pemilu tidak dapat digelar di seluruh wilayah negara.

Sihasak mengatakan bahwa dialog inklusif yang diperlukan belum pernah terjadi, sehingga ASEAN akan sulit untuk kembali menjalin hubungan dengan Myanmar. Ia menekankan pentingnya posisi yang tetap bersatu di antara negara-negara ASEAN dalam menghadapi situasi tersebut.

ASEAN sebelumnya telah meminta junta untuk memastikan pemilu yang adil dan inklusif dalam pertemuan para menteri luar negeri bulan lalu. Blok regional itu juga mendesak Myanmar agar mematuhi rencana perdamaian yang disusun empat tahun lalu.

Sementara itu, Myanmar terus berada dalam krisis politik sejak kudeta 2021. Saat itu, militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan memicu perlawanan bersenjata di seluruh negeri.

Suu Kyi, yang kini berusia 80 tahun, telah ditahan sejak kudeta berlangsung. Kondisi kesehatannya dilaporkan semakin memburuk, dengan masalah jantung yang membutuhkan penanganan medis segera.

Putranya menyebut bahwa sang tokoh demokrasi memerlukan perawatan mendesak. Menanggapi hal itu, Sihasak menyerukan agar junta mempertimbangkan pembebasan Suu Kyi dan berharap Myanmar dapat mengambil langkah yang lebih positif ke depan.