KBRN, Washington: Amerika Serikat secara drastis memangkas anggaran bantuan luar negeri, dengan total pemotongan lebih dari 90%. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, pemotongn tersebut bernilai sekitar $54 miliar (Rp888,3 triliun), dikutip dari Al Jazeera, Jumat (28/2/2025).

Langkah ini diambil setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari. Perintah eksekutif tersebut berisi pembekuan seluruh bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk ditinjau ulang.

Dalam tinjauan tersebut, pemerintah menargetkan program yang dianggap tidak sejalan dengan agenda "America First". USAID menjadi salah satu lembaga yang paling terdampak, dengan sebagian besar kontrak bantuan luar negeri multiyear dihapus.

Sebanyak 5.800 kontrak dengan total nilai $54 miliar resmi dicoret, berarti pemotongan mencapai 92% dari total kontrak bantuan luar negeri. Selain kontrak, pemerintah juga meninjau lebih dari 9.100 hibah bantuan luar negeri senilai $15,9 miliar (Rp261,5 triliun).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.100 hibah dengan nilai hampir $4,4 miliar (Rp72,3 triliun) dihapus, setara dengan pengurangan sebesar 28%. Departemen Luar Negeri menyebut penghapusan ini sebagai "langkah yang masuk akal" untuk meningkatkan efisiensi.

Mereka juga menegaskan bahwa program yang tersisa akan disesuaikan dengan kepentingan nasional AS. Meskipun banyak program yang dipotong, beberapa bantuan tetap dipertahankan, termasuk bantuan pangan dan pengobatan untuk penyakit seperti HIV dan malaria.

Negara-negara seperti Haiti, Kuba, Venezuela, dan Lebanon juga tetap menerima dukungan dari AS. Pemangkasan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah bantuan luar negeri AS.

Sebelumnya, USAID mengelola miliaran dolar dalam program bantuan global. Namun, pemerintahan Trump menganggap banyak program tersebut tidak mendukung kepentingan strategis AS.

Akibatnya, banyak kontrak jangka panjang dibatalkan untuk mengalihkan dana ke prioritas dalam negeri. Keputusan ini memicu kekhawatiran dari berbagai kelompok kemanusiaan internasional.

Organisasi bantuan global mengkritik pemotongan ini, karena berpotensi berdampak besar pada negara berkembang yang bergantung pada bantuan AS. Sebagai salah satu donor utama bantuan kemanusiaan dunia, pemangkasan ini juga bisa mengurangi pengaruh AS dalam diplomasi global.

Di dalam negeri, berbagai kelompok advokasi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dampak kebijakan ini. Namun, pemerintahan Trump bersikeras pemotongan ini diperlukan untuk memastikan setiap dolar bantuan digunakan untuk kepentingan nasional AS.