KBRN, Penang: Para menteri pertahanan ASEAN menegaskan pentingnya mempertahankan sentralitas blok dalam menghadapi ancaman keamanan regional. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah sengketa di Laut China Selatan, dikutip dari CNA, Rabu (26/2/2025).

Mereka berkumpul di Penang untuk pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, Selasa (25/2/202). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kepercayaan dan kerja sama antarnegara anggota agar lebih siap menghadapi tantangan keamanan.

Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, yang memimpin pertemuan ini, menyoroti beberapa isu utama. Isu yang dibahas termasuk dampak kecerdasan buatan terhadap keamanan dan penguatan rantai pasokan pertahanan regional.

Selain itu, isu pembentukan satuan tugas bantuan kemanusiaan untuk menghadapi bencana alam akibat perubahan iklim juga dibahas. Malaysia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, juga menekankan pentingnya menjaga keamanan maritim.

Khaled memperingatkan bahaya meningkatnya militerisasi di Laut China Selatan. Ia mengimbau negara-negara dengan klaim tumpang tindih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi.

Khaled juga menegaskan ASEAN harus memastikan kebebasan navigasi di kawasan dan menghindari Laut China Selatan menjadi ajang persaingan kekuatan besar. Ketegangan geopolitik di Asia Tenggara semakin meningkat akibat persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Negara-negara anggota ASEAN menghadapi tekanan untuk berpihak, yang menyulitkan upaya mencapai konsensus dalam isu geopolitik. Khaled menekankan bahwa sentralitas ASEAN sangat penting untuk menjaga stabilitas dan diplomasi regional.

ASEAN dan Tiongkok terus berupaya mencapai resolusi damai terkait sengketa di Laut China Selatan. Namun, negosiasi mengenai kode etik kawasan masih berjalan lambat.

Hambatan utama dalam perundingan adalah perbedaan pandangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok mengenai cakupan serta implementasi kode etik tersebut. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, baru-baru ini mendesak agar negosiasi kode etik segera diselesaikan.

Ia menekankan bahwa kesepakatan ini penting untuk menjaga stabilitas di kawasan, terutama karena Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan. Namun, analis mempertanyakan apakah kode etik ini dapat ditegakkan secara efektif.

Beberapa negara ASEAN dan Tiongkok masih belum sepakat mengenai cakupan geografis kode etik serta apakah kesepakatan tersebut akan bersifat mengikat secara hukum. Perbedaan mendasar ini menjadi tantangan utama dalam negosiasi, sehingga masih diperlukan diplomasi yang lebih intensif.