RRI.CO.ID, Jakarta - Di tengah meningkatnya jumlah penonton film nasional, sejumlah rumah produksi (PH) mengaku kesulitan memperoleh akses tayang di bioskop. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya dominasi sejumlah pelaku besar dalam industri perfilman Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya perusahaan yang menguasai beberapa lini industri sekaligus, mulai dari jaringan bioskop, importir film, hingga rumah produksi. “Temuan yang kami dapat, ada pihak yang menjadi eksibitor, importir film, sekaligus PH,” ujar Lamhot dalam rapat dengar pendapat bersama pelaku industri perfilman.

Menurut dia, kepemilikan lintas sektor tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi layar bioskop. Film yang diproduksi perusahaan terafiliasi dinilai lebih mudah memperoleh prioritas penayangan dibandingkan karya dari PH independen.

“Kalau mereka memiliki 100 sampai 200 layar, otomatis film produksinya akan lebih diprioritaskan. Dibandingkan PH yang tidak terafiliasi,” katanya.

Lamhot juga menyoroti ketimpangan persebaran bioskop di Indonesia. Ia menyebut sekitar 70 persen layar bioskop nasional masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga menyulitkan sineas di daerah lain untuk berkembang.

“Bagaimana mungkin teman-teman PH di Indonesia Timur bisa maju jika layar lebar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia perlu memiliki lembaga independen yang dapat mengatur kebijakan penayangan film nasional, serupa dengan lembaga perfilman di Malaysia. “Nanti harus ada badan independen yang memiliki otorisasi menentukan film wajib tayang di layar lebar,” tegasnya.

Selain itu, Lamhot mengkritik mekanisme pembagian layar bioskop yang dinilai belum transparan. Ia mempertanyakan dasar penentuan jumlah layar bagi setiap film.

“Jangan ada yang dibatasi hanya mendapat 10, 20, atau 40 layar. Apa dasar penentuannya?” katanya.

Sementara itu, produser sekaligus pemilik Media 8 Pictures, Ko Amirullah, menegaskan bahwa kualitas film seharusnya ditentukan oleh penonton. Bukan oleh kelompok tertentu dalam industri.

“Film itu dinilai oleh penonton. Tidak ada yang bisa menentukan sebuah film bagus selain penonton,” ujarnya.

Ko Amirullah mengaku prihatin karena banyak PH kecil dan menengah masih kesulitan mendapatkan akses tayang, meskipun industri film nasional tengah mengalami pertumbuhan.

Menurut dia, industri perfilman tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga menjadi ruang kreatif yang harus memberikan kesempatan setara bagi seluruh sineas. “Kita tidak bisa menerima ada pihak yang merasa filmnya paling hebat lalu menghakimi film orang lain,” katanya.

Ia mengungkapkan telah memproduksi 10 film sejak 2019. Namun, hingga kini masih ada dua film produksinya yang belum mendapatkan kepastian jadwal tayang di bioskop.

“Saya punya dua film yang sudah satu setengah tahun belum ada kabar. Bahkan pesan WhatsApp saja tidak dijawab,” ungkapnya.

Ko Amirullah menilai persoalan distribusi layar menjadi tantangan serius di tengah pertumbuhan industri film nasional yang dinilai memiliki dampak ekonomi besar. “Sekali produksi film bisa menghidupkan puluhan kru, rental mobil, katering, wardrobe, sampai ekonomi daerah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi industri film Indonesia yang belum dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku industri. “Potensinya triliunan rupiah, tapi pertanyaannya siapa yang menikmati?” katanya.

Meski menghadapi berbagai hambatan, Ko Amirullah menegaskan tetap berkomitmen bertahan di industri film nasional. Ia berharap DPR dan pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang lebih adil agar seluruh rumah produksi memiliki kesempatan bersaing secara sehat.

“Kami hanya ingin kesempatan yang fair. Kalau film kami tidak disukai penonton, kami akan belajar lagi,” ujarnya.