RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendukung upaya Pemerintah yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan penyelidikan secara menyeluruh usai 3 prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian. Ia juga meminta Pemerintah mendorong PBB mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini.

“PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas,” kata Sukamta, Selasa (7/4/2026).

Seperti diketahui, 3 prajurit TNI gugur saat mengemban tugas perdamaian dunia di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Adapun ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.

Ketiga jenazah dilepas Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (4/4) lalu untuk dimakamkan. Presiden Prabowo juga mengecam keras serangan di Lebanon di tengah memanasnya konflik Israel dan Hizbullah hingga akhirnya membuat pasukan perdamaian turut menjadi korban.

Terkait hal ini, Sukamta menilai gugurnya 3 prajurit TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian PBB di Lebanon tidak dapat diperlakukan semata sebagai insiden keamanan di wilayah konflik. Melainkan, kata ia, harus dibaca sebagai persoalan serius yang menyentuh kredibilitas perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian dunia.

“Termasuk tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucapnya. Karena itu, Sukamta menyebut Komisi I DPR akan mengawal langkah Pemerintah Indonesia yang mendesak investigasi menyeluruh di bawah mekanisme PBB.

Apalagi, serangan terhadap pasukan perdamaian kembali terjadi dan menyebabkan tiga prajurit TNI terluka. Dua di antaranya mengalami luka parah.

“Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita juga meminta TNI dan Pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka,” ungkap Sukamta.

Menurut pimpinan komisi bidang pertahanan dan hubungan internasional DPR itu, posisi Indonesia dalam kasus ini memiliki bobot strategis. Sebab, kata Sukamta, Indonesia bukan hanya negara yang kehilangan personel, tetapi juga salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia.