RI.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum Forum Koordinasi Penegak Hukum (Forkogakum) Tasrif M. Saleh merespons rampungnya draf rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diselesaikan pada Senin, 9 Februari 2026. Tasrif menilai, draf rekomendasi tersebut cenderung mengarah pada penempatan Polri di bawah kementerian, sebagaimana konsep yang selama ini didorong Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie. 

Namun demikian, ia meyakini Presiden Prabowo Subianto lebih condong pada kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI. “Prabowo lebih condong pada kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI karena menguatkan simbol demokratis dan patriot sejati, meskipun Jimly Asshidiqie cenderung mendorong konsep Polri di bawah kementerian,” ujar Tasrif dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Februari 2026.

Tasrif menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, kesimpulan dibacakan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. Rapat tersebut menghasilkan delapan poin kesimpulan yang menegaskan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden.

“Rapat kerja Komisi III DPR RI pada 26 Januari 2026 lalu memutuskan delapan poin. Pada poin pertama ditegaskan bahwa kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian,” katanya.

Akademisi Universitas Jayabaya itu menambahkan, keputusan rapat kerja Komisi III DPR RI merupakan representasi kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui lembaga legislatif. Ia menilai, partai penguasa saat ini menjadi lokomotif utama dalam menjaga konsistensi arah reformasi.

Tasrif juga meyakini Presiden Prabowo akan menjaga reputasinya dengan tidak mengubah arah konsolidasi demokrasi pascareformasi, khususnya setelah pemisahan Polri dari ABRI yang merupakan amanat Reformasi 1998. “Presiden tentu akan berhati-hati agar tidak mencederai semangat reformasi dan konsolidasi demokrasi yang telah diperjuangkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut memuat berbagai catatan dan rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri. Draf rekomendasi itu dijadwalkan akan diserahkan kepada Presiden dalam waktu dekat.