Putra Nababan: UMKM Belum Nikmati Manisnya Kue Pariwisata

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR Komisi VII Putra Nababan menyoroti kinerja Kementerian Pariwisata yang dinilai belum optimal. Ia menyebut kontribusi PDB pariwisata sebesar 3,96 persen masih stagnan dan di bawah target 2025.

Target PDB pariwisata 2025 ditetapkan pada kisaran 4,2 hingga 4,3 persen. Kondisi itu membuat UMKM pariwisata belum menikmati pertumbuhan investasi sektor pariwisata nasional.

Investasi pariwisata tercatat tumbuh 52,6 persen atau mencapai Rp53 triliun. “Kontribusi PDB pariwisata indikator keras kue ekonomi belum menetes deras ke UMKM,” kata Putra.

Putra menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata di Senayan, Rabu, 21 Januari 2026. Ia menilai capaian indikator makro belum berdampak pada kesejahteraan UMKM pariwisata.

Padahal Presiden Prabowo mengamanatkan pembangunan dimulai dari desa dan lapisan terbawah masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita Prabowo poin keenam tentang pemerataan ekonomi.

Putra menilai investasi pariwisata besar cenderung padat modal dan minim melibatkan UMKM lokal. Hotel bintang lima dan resor internasional kerap membawa rantai pasok sendiri melalui impor.

UMKM jarang dilibatkan memasok kebutuhan hotel seperti seprai, furnitur, atau perlengkapan kamar. “UMKM lokal seringkali menjadi penonton dan hanya kecipratan remah-remah,” ujar Putra.

Ia menegaskan negara seharusnya berpihak kepada UMKM sebagai mayoritas pelaku ekonomi rakyat. Putra juga menyoroti rendahnya partisipasi UMKM dalam penyelenggaraan event pariwisata.

Sebanyak 194 event mencatat perputaran ekonomi Rp23,76 triliun dengan 20.877 UMKM terlibat. Rata-rata satu event besar hanya melibatkan sekitar seratus UMKM.

Jumlah tersebut dinilai kecil dibandingkan total 64 juta UMKM di Indonesia. Perputaran uang event banyak dinikmati penyelenggara besar, artis, dan logistik skala besar.

UMKM hanya memperoleh belanja kecil pengunjung untuk makanan dan minuman ringan. Putra juga mengkritik capaian 2.885 sertifikasi halal di desa wisata.

“Sertifikasi adalah capaian administratif, bukan indikator kesejahteraan ekonomi,” kata Putra. Ia menilai sertifikat halal tidak otomatis meningkatkan omzet tanpa akses pasar wisatawan.

Menurutnya, fokus Kementerian Pariwisata masih berat pada aspek kepatuhan administrasi. Putra mendorong kewajiban kemitraan UMKM lokal sebagai syarat izin investasi besar pariwisata.

Ia juga mengusulkan pembentukan rumah aggregator di destinasi pariwisata nasional. Aggregator berfungsi mengurasi dan menyalurkan produk UMKM ke hotel dan investor besar.

“Ketika UMKM menyiapkan pengadaan dari radius 50 kilometer, itu keberpihakan,” ujarnya. Ia menegaskan keberpihakan kepada UMKM tidak selalu membutuhkan tambahan anggaran pemerintah.